Perhatian polugri Indonesia 2019 tercurah pada keanggotaan DK-PBB
9 Januari 2019 16:38 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri di kantor Kemenlu, Jakarta, Selasa (9/1/2018). Dalam pernyataannya Retno Marsudi berharap agar di 2018, semua pihak dapat bekerja keras bersama untuk Indonesia dan dunia yang lebih baik. (ANTARA /Muhammad Adimaja)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2019 menyampaikan bahwa perhatian politik luar negeri (polugri) Indonesia pada 2019 akan banyak tercurah pada keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Penyampaian Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2019 itu berlangsung di Gedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu.
Indonesia sudah resmi menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Untuk itu, kata Menlu Retno, tim Indonesia untuk DK PBB telah diperkuat sejak Oktober 2018. Dia menyebutkan bahwa Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan pertengahan tahun 2020.
Adapun beberapa isu yang akan menjadi perhatian utama pemerintah RI saat Indonesia duduk sebagai anggota DK PBB, antara lain perihal upaya pemeliharaan perdamaian dunia, pemberantasan terorisme, sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta isu Palestina.
Terkait upaya pemeliharaan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia berpandangan bahwa peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat.
"Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik," ujar Menlu Retno.
Selain itu, menurut Menlu RI, Indonesia akan terus mendorong peran perempuan dalam upaya diplomasi kemanusiaan dan upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
"Dalam kaitan ini, Indonesia antara lain akan berinisatif menyelenggarakan pertemuan 'women and peace' dengan mengundang para diplomat perempuan ASEAN," ungkap Retno.
Selanjutnya, pemerintah RI secara resmi telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini.
"Indonesia sangat mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut. Sebagai 'A true Partner for Democracy, Development and Social Justice', Indonesia siap bekerjasama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM," ucap Menlu Retno.
Baca juga: Prioritas polugri Indonesia disimbolkan dengan motif batik
Baca juga: Menlu paparkan diplomasi politik LN di hadapan mahasiswa UP
Baca juga: Dirut Antara: politik luar negeri bagian ketahanan nasional
Penyampaian Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2019 itu berlangsung di Gedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu.
Indonesia sudah resmi menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Untuk itu, kata Menlu Retno, tim Indonesia untuk DK PBB telah diperkuat sejak Oktober 2018. Dia menyebutkan bahwa Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan pertengahan tahun 2020.
Adapun beberapa isu yang akan menjadi perhatian utama pemerintah RI saat Indonesia duduk sebagai anggota DK PBB, antara lain perihal upaya pemeliharaan perdamaian dunia, pemberantasan terorisme, sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta isu Palestina.
Terkait upaya pemeliharaan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia berpandangan bahwa peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat.
"Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik," ujar Menlu Retno.
Selain itu, menurut Menlu RI, Indonesia akan terus mendorong peran perempuan dalam upaya diplomasi kemanusiaan dan upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
"Dalam kaitan ini, Indonesia antara lain akan berinisatif menyelenggarakan pertemuan 'women and peace' dengan mengundang para diplomat perempuan ASEAN," ungkap Retno.
Selanjutnya, pemerintah RI secara resmi telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini.
"Indonesia sangat mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut. Sebagai 'A true Partner for Democracy, Development and Social Justice', Indonesia siap bekerjasama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM," ucap Menlu Retno.
Baca juga: Prioritas polugri Indonesia disimbolkan dengan motif batik
Baca juga: Menlu paparkan diplomasi politik LN di hadapan mahasiswa UP
Baca juga: Dirut Antara: politik luar negeri bagian ketahanan nasional
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
Tags: