Serang (ANTARA News) - Pemprov Banten segera fokus pada rehabilitasi rumah masyarakat korban tsunami Selat Sunda yang masuk dalam kategori rusak ringan.

"Saat ini pemprov tengah menghitung kebutuhan anggaran yang akan digunakan merehabilitasi rumah para korban tsunami tersebut. Sekarang sudah di-update datanya," kata Gubernur Banten Wahidin Halim usai rapat kordinasi OPD Pemprov Banten di Serang, Senin.

Menurut dia untuk proses rehab rumah warga yang rusak ringan sudah diagendakan. Untuk penyaluran dana harus dilakukan sesuai dengan prosedur, jangan sampai pada proses penyaluran dana terdapat data fiktif.

"Jangan sampai dananya fiktif. Boleh kita buru-buru (bangun) tapi jangan sampai jadi korban korupsi," katanya.

Ia mengatakan, saat ini baik Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan rapat lagi untuk memutuskan relokasi korban bencana tsunami Selat Sunda. Diketahui, Pemprov Banten telah mencanangkan tanggap bencana yang dimulai dari tanggal 6 sampai 9 Januari 2019.

"Untuk tanggap bencana itu kan lebihi berkutat pada persoalan kesehatan dan penanganan pengungsi. Ketika sudah kembali, kami bangunkan hunian sementara (huntara). Ada pembagian tugas antara BNPB, gubernur dan bupati," kata wahidin.

Meski begitu, Wahidin mengaku saat ini pemprov fokus pada penanganan rumah yang rusak ringan. Sedangkan untuk rehab rumah rusak akan dilakukan secara gotong royong.

"Kami gotong royong. Itu juga termasuk pemulihan ekonomi. Kami akan hitung perahu (rusak) ada posnya juga. Dan itu jadi bantuan sosial," kata gubernur.

Baca juga: Rumah warga terdampak tsunami didata

Sementara Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menjelaskan, baik Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang dan BNPB telah menyepakati setelah bencana, pemprov akan mendorong pembangunan hunian tetap. Sedangkan untuk hunian sementara akan dilakukan oleh BNPB.

"Bahkan hari ini Pandeglang minta hunian sementara juga dibantu provinsi. Tapi dengan waktu dua hari , kita kan fokus dipembenahan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak tsunami," kata Andika.

Mengenai penetapan lokasi yang akan dijadikan tempat hunian tetap para korban, Andika mengatakan, pemprov masih menunggu rekomendasi dari Kabupaten Pandeglang.

"Kabupaten yang menetapkan, untuk teknisnya bisa langsung tanya ke Bupati Pandeglang. Yang pasti pemporv akan mengeluarkan penetapan lokasi, di mana akan dibangun hunian tetap. Jangan sampai nelayan dipindahkan ke gunung, salah juga," kata dia.

Dari data sementara yang diperoleh Pemprov Banten, tercatat sebanyak 449 rumah rusak berat, dan 1.700 rumah rusak ringan. Menurut Andika, saat ini yang dibutuhkan hunian sementara yakni korban yang rumahnya masuk dalam kategori rusak berat.

Andika juga mengatakan, pemprov tidak menarget pembangunan hunian tetap kapan akan selesai. Meski begitu, baik pemprov maupun pemkab akan memaksimalkan apa yang disepakati terkait pembangunan hunian tetap korban tsunami.

"Untuk hunian tetap akan diambil dari alokasi dana dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim). Kami lihat pagu anggarannya kurang lebih Rp50 juta per rumah. Kami juga belum menggunakan data tak terduga (TT). Karena sampai saat ini alhamdulillah masih dapat diatasi dari bantuan yang datang," kata Andika.

Baca juga: Warga Pulau Sebesi kembali ke rumah
Baca juga: Asa miliki rumah kian nyata setelah Jokowi tiba