Jakarta (ANTARA News) - Politikus PDI Perjuangan, Charles Honoris, menilai keputusan KPU yang memberikan daftar pertanyaan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden sebelum pelaksanaan debat justru menguntungkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Justru menguntungkan Prabowo-Sandi yang sering off side karena tidak memakai data dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Kalaupun menggunakan data, data yang disampaikan pun kerap salah," kata dia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Ia mencontohkan pernyataan Prabowo tentang selang cuci darah di RSCM dipakai untuk 40 orang yang kemudian dibantah manajemen RS Cipto Mangunkusumo. Juga pernyataan Sandiaga yang tidak berutang saat membangun jalan tol Cipali.

Menurut dia, publik berhak atas informasi yang benar, bukan informasi tanpa data, apalagi hoaks. Kalau informasi yang diberikan asal-asalan maka publik lah yang paling dirugikan.

"Jadi, daftar pertanyaan dari KPU ini supaya Prabowo tidak lagi menyebut Haiti ada di Afrika," kata dia.

Anggota Komisi I DPR mengatakan, debat calon presiden-wakil presiden bukan cerdas cermat untuk menjawab pertanyaan hafalan.

Yang harus dimengerti juga, lanjut dia, keputusan KPU terkait pemberitahuan daftar pertanyaan debat tidak bisa dibuat tanpa kesepakatan dari kedua tim sukses.

"Bahkan saya mendengar kubu Prabowo-lah yang pertama kali meminta kisi-kisi diberikan. Jadi, kalau mau protes silakan protes ke timses yang menyetujui, bukan berkoar-koar di media sosial," ujarnya.

Bagi Jokowi, kata dia, debat bukanlah hal sulit, dengan atau tanpa daftar pertanyaan sebelumnya. Jokowi sudah kenyang pengalamanan dalam memimpin pemerintahan, mulai dari wali kota, gubernur di ibu kota negara, sampai jadi presiden sekarang ini.

"Pak Jokowi tinggal bercerita saja tentang kesuksesan pemerintahan dan prestasi yang telah dia buat selama ini. Sebaliknya, bagi Prabowo debat itu mungkin sulit karena dia tidak punya pengalaman dalam pemerintahan," katanya.