Bupati Nduga dukung TNI dan POLRI kejar KKB
2 Januari 2019 05:11 WIB
Prajurit TNI berdoa sebelum menaiki helikopter dengan tujuan Nduga di Wamena, Papua, Rabu (5/12/2018). Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan 31 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra/wsj.
Jayapura (ANTARA News) - Bupati Nduga Yairus Gwijangge mendukung tim gabungan TNI dan Polri untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpian Egianus Kogoya yang telah menembak mati belasan pekerja jalan trans Papua dari PT Istaka Karya pada awal Desember 2018.
"Silahkan aparat TNI dan Polri untuk melakukan penegakkan hukum," katanya saat didampingi Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi di Bukit Polimak, Kota Jayapura, Papua, Selasa.
Menurut dia, aksi yang dilakukan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak berperikemanusiaan serta telah membuat gaduh di bulan yang penuh damai, bulan yang bagi umat kristiani adalah bulan yang penuh berkat dan lahirnya sang juru selamat, Yesus Kristus.
"Mereka yang sudah melakukan pembunuhan terhadap anak-anak Tuhan yang tidak berdosa itu, terkutuklah mereka. Ini cara yang sangat biadab, yang sangat tidak manusiawi, ini cara yang tidak bagus yang mereka (KKB-red) lakukan, saya sampaikan permohonan maaf, mereka sudah salah," tuturnya.
Akibat kekerasan itu, kata dia, masyarakat Nduga menjadi trauma oleh kejahatan KKB, sementara TNI dan Polri sedang melaksanakan tugas negara, melindungi rakyat agar tidak terjadi aksi kekerasan.
"Pemerintah punya kewajiban lewat TNI dan Polri untuk melindungi rakyatnya dari aksi tidak terpuji oleh kelompok itu. Harapanya TNI dan Polri bisa bertugas secara profesional, TPN/OPM atau KKB adalah musuh bangsa, silakan kejar mereka, asal rakyat saya tidak korban," katanya.
Pada momentum itu, Yairus juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPRP Yunus Wonda yang begitu peduli untuk mengambil sikap soal Nduga.
"Dan untuk pernyataan Wakil Bupati Nduga yang meminta menarik pasukan TNI dan Polri, ini adalah salah pemahaman dan kekeliruan, saya akan luruskan bahwa hal itu salah. Saya minta TNI dan Polri untuk kejar para pelaku kekerasan," ujarnya.
Pada 1 dan 2 Desember 2018, sebanyak 28 pekerja jalan Trans-Papua dari PT Istaka Karya menjadi korban kekerasan dari kebiadan KKB pimpinan Egianus Kogoya bersama puluhan anak buahnya.
Dari aksi itu, 17 pekerja ditemukan tewas, empat di antaranya masih dilakukan pencarian oleh tim gabungan TNI dan Polri, sisanya sudah kembali bersama keluarga.
Selain itu, lima personel TNI dan Polri tak luput dari aksi tersebut. Satu di antaranya tewas atas nama Sertu Anumerta Handoko, empat lainnya luka berat dan ringan.
Di pihak warga Nduga juga beredar kabar tiga hingga empat orang lainnya dikabarkan tewas.
Baca juga: Bupati Nduga minta maaf terkait kekerasan Desember 2018
Baca juga: Selama Natal dan Tahun Baru "gencatan senjata" di Nduga
"Silahkan aparat TNI dan Polri untuk melakukan penegakkan hukum," katanya saat didampingi Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi di Bukit Polimak, Kota Jayapura, Papua, Selasa.
Menurut dia, aksi yang dilakukan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak berperikemanusiaan serta telah membuat gaduh di bulan yang penuh damai, bulan yang bagi umat kristiani adalah bulan yang penuh berkat dan lahirnya sang juru selamat, Yesus Kristus.
"Mereka yang sudah melakukan pembunuhan terhadap anak-anak Tuhan yang tidak berdosa itu, terkutuklah mereka. Ini cara yang sangat biadab, yang sangat tidak manusiawi, ini cara yang tidak bagus yang mereka (KKB-red) lakukan, saya sampaikan permohonan maaf, mereka sudah salah," tuturnya.
Akibat kekerasan itu, kata dia, masyarakat Nduga menjadi trauma oleh kejahatan KKB, sementara TNI dan Polri sedang melaksanakan tugas negara, melindungi rakyat agar tidak terjadi aksi kekerasan.
"Pemerintah punya kewajiban lewat TNI dan Polri untuk melindungi rakyatnya dari aksi tidak terpuji oleh kelompok itu. Harapanya TNI dan Polri bisa bertugas secara profesional, TPN/OPM atau KKB adalah musuh bangsa, silakan kejar mereka, asal rakyat saya tidak korban," katanya.
Pada momentum itu, Yairus juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPRP Yunus Wonda yang begitu peduli untuk mengambil sikap soal Nduga.
"Dan untuk pernyataan Wakil Bupati Nduga yang meminta menarik pasukan TNI dan Polri, ini adalah salah pemahaman dan kekeliruan, saya akan luruskan bahwa hal itu salah. Saya minta TNI dan Polri untuk kejar para pelaku kekerasan," ujarnya.
Pada 1 dan 2 Desember 2018, sebanyak 28 pekerja jalan Trans-Papua dari PT Istaka Karya menjadi korban kekerasan dari kebiadan KKB pimpinan Egianus Kogoya bersama puluhan anak buahnya.
Dari aksi itu, 17 pekerja ditemukan tewas, empat di antaranya masih dilakukan pencarian oleh tim gabungan TNI dan Polri, sisanya sudah kembali bersama keluarga.
Selain itu, lima personel TNI dan Polri tak luput dari aksi tersebut. Satu di antaranya tewas atas nama Sertu Anumerta Handoko, empat lainnya luka berat dan ringan.
Di pihak warga Nduga juga beredar kabar tiga hingga empat orang lainnya dikabarkan tewas.
Baca juga: Bupati Nduga minta maaf terkait kekerasan Desember 2018
Baca juga: Selama Natal dan Tahun Baru "gencatan senjata" di Nduga
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
Tags: