Pemerintah ingin percepat penanganan dampak tsunami Selat Sunda
31 Desember 2018 22:20 WIB
Warga melintasi reruntuhan rumah yang rusak akibat tsunami di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Lampung, Jumat (28/12/2018). (ANTARA FOTO/Ardiansyah/hp. )
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah berkomitmen mengupayakan percepatan penanganan dampak bencana tsunami Selat Sunda di daerah-daerah terdampak di Provinsi Banten dan Lampung.
"Upaya percepatan dalam penanganan bencana terus dilakukan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo agar warga terdampak bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya dan terlindungi oleh negara," katanya dalam siaran pers kementerian Senin.
Kementerian Sosial hingga 31 Desember total sudah menyalurkan bantuan senilai Rp2,84 miliar untuk mendukung penanganan dampak tsunami, antara lain meliputi bantuan logistik untuk Banten senilai Rp1,42 miliar dan bantuan logistik untuk Lampung Rp1,185 miliar.
Selain itu pemerintah menyerahkan santunan kepada sembilan ahli waris korban bencana dengan nilai total Rp135.000.000, Bantuan Peralatan Dapur Keluarga senilai Rp33.556.800 dan Bantuan Natura Dapur Umum senilai Rp70.000.000.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan selama masa tanggap darurat bencana pemerintah melakukan Pengerahan Tim Penanganan Terpadu, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara dan perlengkapan dasar bagi korban bencana, dan pemberian santunan kepada ahli waris korban.
Pemerintah juga telah mengeluarkan 100 ton cadangan beras dan memenuhi kebutuhan makanan bagi warga terdampak bencana melalui dapur-dapur umum di 15 titik di Provinsi Banten dan delapan titik di Provinsi Lampung dengan total 23 titik dapur umum memproduksi 69.000 bungkus makanan per hari.
Selain itu pemerintah menyediakan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk mendukung rehabilitasi sosial di tempat-tempat pengungsian.
Baca juga:
BNPB: korban meninggal akibat tsunami Selat Sunda 437
Tanggap darurat bencana tsunami di Lampung Selatan diperpanjang seminggu
"Upaya percepatan dalam penanganan bencana terus dilakukan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo agar warga terdampak bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya dan terlindungi oleh negara," katanya dalam siaran pers kementerian Senin.
Kementerian Sosial hingga 31 Desember total sudah menyalurkan bantuan senilai Rp2,84 miliar untuk mendukung penanganan dampak tsunami, antara lain meliputi bantuan logistik untuk Banten senilai Rp1,42 miliar dan bantuan logistik untuk Lampung Rp1,185 miliar.
Selain itu pemerintah menyerahkan santunan kepada sembilan ahli waris korban bencana dengan nilai total Rp135.000.000, Bantuan Peralatan Dapur Keluarga senilai Rp33.556.800 dan Bantuan Natura Dapur Umum senilai Rp70.000.000.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan selama masa tanggap darurat bencana pemerintah melakukan Pengerahan Tim Penanganan Terpadu, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara dan perlengkapan dasar bagi korban bencana, dan pemberian santunan kepada ahli waris korban.
Pemerintah juga telah mengeluarkan 100 ton cadangan beras dan memenuhi kebutuhan makanan bagi warga terdampak bencana melalui dapur-dapur umum di 15 titik di Provinsi Banten dan delapan titik di Provinsi Lampung dengan total 23 titik dapur umum memproduksi 69.000 bungkus makanan per hari.
Selain itu pemerintah menyediakan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk mendukung rehabilitasi sosial di tempat-tempat pengungsian.
Baca juga:
BNPB: korban meninggal akibat tsunami Selat Sunda 437
Tanggap darurat bencana tsunami di Lampung Selatan diperpanjang seminggu
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
Tags: