Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR RI, Ahmad M Ali, menyoroti tentang adanya renegosiasi kembali saham PT Vale Indonesia untuk ditawarkan kepada pemerintah.

Ahmad Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu menyebutkan amandemen Kontrak Karya juga menyebutkan berkaca dari proses divestasi saham PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia tambang nikel asal Brasil tersebut menurutnya sudah waktunya dikuasai mayoritas oleh Indonesia.

Ia menjelaskan kondisi saat ini bahwa pembayaran royalti dinaikkan dari 0,9 persen menjadi 2 persen, dan menjadi 3 persen jika harga nikel menyentuh 21.000 dolar AS per ton.

Klausul ini menurutnya dinilai kurang tepat, bahkan pada saat booming komoditas di mana harga komoditas mineral mencapai titik tertingginya pada 2011, harga nikel dunia tak menyentuh level 21.000 dolar AS.

Angka ini juga dinilainya terlalu tinggi dan tak mengacu pada konteks faktual harga komoditas nikel sepanjang sepuluh tahun terakhir, yang ditandai oleh berakhirnya era booming komoditas.

Selain hingga saat ini Vale tak kunjung menawarkan saham 20 persen kepada pihak Indonesia, lanjutnya, realisasi pembangunan smelter di Bahodopi dan Pomalaa juga tersendat.

Memasuki akhir tahun, PT Vale memproduksi nikel sebanyak 18.193 metrik ton pada periode triwulan ketiga tahun 2018, di mana hal tersebut berada di bawah target.

Sementara itu, Senior Manager Communication PT Vale Indonesia Suparam Bayu Aji ketika dihubungi Antaranews.com menyebutkan akan mempelajari lebih lanjut untuk dapat memberikan komentar resmi menanggapi lanjutan pembangunan smelter serta informasi pemberitaan terkait divestasi.

Baca juga: PT Vale bangun sarana baku mutu pengelolaan air

Baca juga: Vale revisi target produksi 2018