Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menyiapkan pemberian skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan yang saat ini sedang dalam proses diskusi perencanaan di tingkat pemangku kepentingan terkait.

"Paling waktu sebulan itu, kalau kita sudah selesai, akan kita kasih," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Jumat.

Darmin mengatakan rencana pemberian KUR ini masih dalam tahapan rancangan, karena kajian di lapangan terkait dengan perilaku nelayan dan survei harga kapal sedang dilakukan.

"Kita mau pelajari nelayan, kalau biasanya mengurusi perahu, tiba-tiba mengurusi kapal, kalau sendirian makin runyam atau makin bagus?" katanya.

Menurut dia, pemerintah tidak mempersoalkan untuk pemberian KUR bagi nelayan karena hal itu dimungkinkan untuk mendorong kegiatan usaha di bidang maritim.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan plafon penyaluran KUR di 2019 mencapai Rp140 triliun.

Nilai penyaluran ini mengalami pertumbuhan sebesar 10 persen-12 persen dari total plafon penyaluran KUR pada 2018 sebesar Rp123,8 triliun.

Hingga akhir 30 November 2018, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp118 triliun atau 95,7 persen dari target.

Namun, porsi penyaluran KUR bagi sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri konstruksi maupun jasa-jasa baru tercatat mencapai 45,6 persen, atau belum mencapai target 50 persen.

Menurut rencana, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM ikut mengusulkan adanya skema KUR untuk para pensiunan pada 2019.

"KUR ini akan diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang mulai memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang mempunyai usaha produktif," kata Iskandar.

Baca juga: Plafon KUR 2019 ditetapkan Rp140 triliun