Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Hassan Wirajuda, berharap rencana penggelaran pasukan gabungan Uni Afrika dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Darfur, Sudan Selatan , dapat dilakukan pada 2007. Hal itu dikemukakannya kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis petang, seusai rapat terbatas mengenai situasi keamanan dan politik di Afrika dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengenai kemungkinan keterlibatan 150 polisi sipil dari Kepolisian Negara RI (Polri) dalam pasukan gabungan itu, Hassan mengatakan bahwa sekalipun pemerintah Sudan berharap RI dapat berkontribusi pada pasukan perdamaian gabungan Uni Afrika dan PBB di Darfur, kepastiannya masih menanti keputusan akhir PBB. "Tidak kurang Sudan sendiri sangat mengharapkan kalau Indonesia bisa kontribusi, namun jangan cepat berkesimpulan kita akan mengirim, prinsipnya kita siapkan, tetapi apakah diperlukan kita masih menunggu," kata Hassan. Menurut Menlu, guna membantu pasukan Uni Afrika menyelesaikan konflik di Darfur, Dewan Keamanan (DK) PBB memang mengusulkan suatu operasi gabungan, sehingga kemampuan pasukan perdamaian di Darfur memadai. "Tetapi, dalam resolusi yang disahkan DK minggu lalu, prioritas memang tetap diberikan kepada Afrika. Dalam hal pasukan dari Afrika tidak cukup memadai jumlahnya maka PBB meminta negara-negara termasuk Indonesia untuk mengambil ancang-ancang untuk menyiapkan pasukan," ujarnya. PBB, lanjutnya, telah meminta RI menyiapkan polisi sipil atau Polri. "Pendekatan pendahuluan sudah ada dan bahkan polri sudah mengirim enam perwira untuk mencermati perkembangan di lapangan. untuk melakukan observasi," katanya. Menurut Hassan, berdasarkan laporan dari tim itu maka suatu pembicaraan lebih lanjut akan dilakukan di Markas Besar PBB untuk memastikan tanggal penggelaran pasukan. "Saya katakan ancang-ancang karena tampaknya dengan dukungan logistik dan dana dari PBB jumlah pasukan dari Afrika akan banyak, atau dengan kata lain bisa jadi pasukan dari negara-negara di luar Afrika tidak diperlukan," katanya. Hassan juga mengatakan bahwa rapat terbatas mengenai Afrika yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono dengan sejumlah menteri kabinetnya adalah guna mempersiapkan partisipasi Presiden Yudhoyono dalam sidang DK PBB di New York, 25 September mendatang. "Sidang kali ini dipimpin oleh Presiden Peranci dan temanya adalah kemiskinan dan konflik di Afrika, jadi kita tidak hanya berbincang masalah Darfur namun juga peta politik dan masalah-masalah di Afrika," katanya menambahkan. (*)