Mendagri: lawan politik uang
20 Desember 2018 15:19 WIB
Sejumlah anggota Bawaslu menunjukan poster saat pembacaan Deklarasi Damai Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (18/12/2018). Deklarasi tersebut mewujudkan agar peserta pemilu melakukan pemilihan dengan tertib dan damai, serta menjauhi politik uang, politisasi SARA, dan tanpa hoax. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc. (ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI)
Kupang (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur berani melawan praktik politik uang menjelang Pemilihan Umum 2019.
"Mari kita lawan sekecil apapun politik uang dalam konteks konsolidasi demokrasi yang sedang dilalui saat ini menyambut Pemilu 2019," katanya di Kupang, Kamis.
Tjahjo Kumolo berada di Kupang dalam rangka menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diselenggarakan pemerintah provinsi setempat. Ia menyampaikan pidato dalam sidang paripurna istimewa pemerintah provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam menyambut HUT tersebut.
Pada kesempatan itu, Tjahjo mengatakan bahwa praktik politik uang merupakan racun demokrasi sehingga harus dilawan dan diberantas.
Dia menjelaskan, rapat koordinasi pihak Kejaksaan dengan unsur Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Bali sebelumnya juga mencermati perkembangan dan dinamika terkait politik uang. "Dengan back-up dari Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, tidak akan segan-segan menindak praktik politik uang ini," katanya.
Baca juga: Mendagri ingatkan masyarakat agar melawan racun demokrasi
Mendagri menyebut racun demokrasi lainnya berupa kampanye yang berisi ujaran kebencian dan bersifat fitnah dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut dia, opini yang seharusnya dibangun dalam kehidupan berdemokrasi, yakni tentang optimisme bukan dalam membangun bangsa dan negara bukan opini-opini kekhawatiran yang berlebihan.
Ia menambahkan, pemerintah meyakini pesta demokrasi Pemilu 2019 akan berlangsung aman dengan dukungan TNI dan Polri. "BIN juga mendeteksi secara dini terkait dinamika politik sampai tingkat TPS, Kejaksaan dengan Gakkumdu-nya juga siap dalam penegakkan hukum," katanya.
Baca juga: Masyarakat terlibat politik uang bisa dipidana
Baca juga: Politik uang dinilai seperti `hantu`
Baca juga: Politik uang sumber masalah demokrasi Indonesia
"Mari kita lawan sekecil apapun politik uang dalam konteks konsolidasi demokrasi yang sedang dilalui saat ini menyambut Pemilu 2019," katanya di Kupang, Kamis.
Tjahjo Kumolo berada di Kupang dalam rangka menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diselenggarakan pemerintah provinsi setempat. Ia menyampaikan pidato dalam sidang paripurna istimewa pemerintah provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam menyambut HUT tersebut.
Pada kesempatan itu, Tjahjo mengatakan bahwa praktik politik uang merupakan racun demokrasi sehingga harus dilawan dan diberantas.
Dia menjelaskan, rapat koordinasi pihak Kejaksaan dengan unsur Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Bali sebelumnya juga mencermati perkembangan dan dinamika terkait politik uang. "Dengan back-up dari Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, tidak akan segan-segan menindak praktik politik uang ini," katanya.
Baca juga: Mendagri ingatkan masyarakat agar melawan racun demokrasi
Mendagri menyebut racun demokrasi lainnya berupa kampanye yang berisi ujaran kebencian dan bersifat fitnah dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut dia, opini yang seharusnya dibangun dalam kehidupan berdemokrasi, yakni tentang optimisme bukan dalam membangun bangsa dan negara bukan opini-opini kekhawatiran yang berlebihan.
Ia menambahkan, pemerintah meyakini pesta demokrasi Pemilu 2019 akan berlangsung aman dengan dukungan TNI dan Polri. "BIN juga mendeteksi secara dini terkait dinamika politik sampai tingkat TPS, Kejaksaan dengan Gakkumdu-nya juga siap dalam penegakkan hukum," katanya.
Baca juga: Masyarakat terlibat politik uang bisa dipidana
Baca juga: Politik uang dinilai seperti `hantu`
Baca juga: Politik uang sumber masalah demokrasi Indonesia
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
Tags: