Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Australia mengevaluasi kebijakan yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel karena dinilainya tidak sejalan dengan proses perdamaian di Timur Tengah.

"Kebijakan ini tidak sejalan dengan proses perdamaian di Timur Tengah karena mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel menunjukkan keberpihakan Australia kepada Israel," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Sukamta yang merupakan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI mengatakan kebijakan Australia meskipun hanya mengakui sebagian Yerusalem (Barat) sebagai ibukota Israel, tapi jika kita telaah lebih dalam ini sama saja dan sejalan dengan tindakan AS.

Menurut dia, demi terwujudnya keadilan dan perdamaian di sana, serta mempertimbangkan perasaan kaum muslimin di Australia dan negeri-negeri tetangganya, Australia harus membatalkan kebijakan itu.

"Semua pihak seharusnya tidak membahas soal ibukota Israel, karena faktanya hari ini Palestina belum diakui kemerdekaannya. Karena itu saya mendorong agar semua negara tidak mengikuti langkah Amerika dan Australia yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel," ujarnya.

Karena itu dia menilai sebaiknya semua pihak mewujudkan kemerdekaan Palestina secara penuh, baru bicara soal ibu kota.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison menyatakan bahwa negaranya akan mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel namun tidak akan segera memindahkan kedutaan besarnya dalam waktu dekat.

Baca juga: Pengamat nilai Australia seharusnya tidak akui Yerusalem Barat

Baca juga: Israel rencanakan 2.500 rumah baru di Tepi Barat

Baca juga: Israel kerahkan lebih banyak pasukan setelah Trump akui Yerusalem