Jakarta (ANTARA News) - Melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pemerintah telah menetapkan program prioritas yang harus diselesaikan oleh kementerian/lembaga terkait.

Dari 227 proyek strategis nasional (PSN), 33 di antaranya adalah proyek infrastruktur transportasi, rinciannya adalah sembilan proyek pembangunan prasarana dan sarana kereta api antarkota, tujuh proyek pembangunan prasarana dan sarana kereta api dalam kota, tiga proyek revitalisasi bandar udara, tiga proyek bandar udara baru, satu proyek bandar udara strategis serta 10 proyek pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas.

Dari 33 PSN sektor transportasi, Kemenhub baru menyelesaikan delapan PSN pada 2018, di antaranya adalah Kereta Api Ekspres Soekarno Hatta-Sudirman, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, LRT Provinsi Sumatera Selatan, Bandara Kertajati-Majalengka, Bandara Ahmad Yani-Semarang, Bandara Sultan Baabulah-Ternate, Makassar New Port dan Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung (Terminal Multipurpose Tahap I).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku bahwa progres PSN cenderung lambat, namun Ia memastikan bahwa proyek-proyek akan terus berjalan.

"Walaupun agak lambat juga karena masalah tanah dan jalan. Jadi, proyek strategis nasional menjadi konsentrasi kita untuk diselesaikan semuanya," katanya.

Sejumlah faktor menyebabkan melambatnya penyelesaian PSN, salah satunya adalah pembebasan lahan di mana prosesnya cenderung paling lama dalam suatu pembangunan infrastruktur transportasi.

"Saya pikir proyek strategis nasional ini berjalan dengan baik, contoh Pelabuhan Patimban agak melambat sedikit karena pembebasan tanah," ujarnya.

Selain itu juga keterbatasan anggaran menjadi kendala, sehingga pemerintah harus bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendapat suntikan dana untuk pembangunan.



Pembiayaan Kreatif

Kebutuhan pembiayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi sebesar Rp1,28 triliun, artinya ada kekurangan sekitar Rp791 triliun.

Sehingga dibutuhkan pembiayaan kreatif (creative financing), seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), swasta atau usaha patungan (joint venture) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sejumlah proyek yang sudah berjalan, di antaranya Pelabuhan Probolinggo dengan PT DABN dengan masa kerja sama pemanfaatan (KSP) 30 tahun, Pelabuhan Sintete dengan PT Pelindo II (Persero) masa KSP 15 tahun per 20 Agustus 2017.

Sementara itu, KSP dalam proses internal calon mitra, di antaranya Merauke, Arar, Sorong, Biak Fak-Fak dan Kendar dan KSP proses lelang yaitu Terminal Tirtonadi.

Adapun KSP FInalisasi Perjanjian (Kemenhub dan Calon Mitra), yaitu Pelabuhan Waingapu, Bima, Bitung, Ternate, Manokwari dan Bandara Tjilik Riwut.

Selanjutnya, KSP yang masih diproses di Kementerian Keuangan, di antaranya Pelabuhan Pare-Pare, Pantoloan, Tanjung Wangi Badas, Kalabahi, Lembar, Kupang dan Ende.

Untuk bandara, di antaranya Bandara Fatmawati Soekarno-Bengkulu, HAS Hanandjoeddin-Belitung, Radin Inten II-Lampung dan Sentai-Jayapura.

Potensi pendapatan yang didapat dengan KSP di sektor laut sebesar Rp503,6 miliar, untuk di sektor udara potensi pendapatan Rp2,3 triliun dan sektor darat potensi pendapatan Rp99,2 miliar, sehingga total potensi pendapatan dan efisiensi berasal dari investasi mitra adalah Rp5,8 triliun.

Budi menyebutkan masih ada sejumlah proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan total nilai proyek Rp6,2 triliun, di antaranya Bandara Komodo, KA Makassar-Parepare, Proving Ground BPLJSKB, TOD Poris Plawad, Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Baubau.



Proyeksi 2019

Tentunya program prioritas 2019, di antaranya adalah PSN yang masih terus dikejar agar tidak meleset jauh dari target untuk penyelesaianya.

Di sektor darat, beberapa program prioritas, di antaranya pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pembangunan dermaga penyeberangan sembilan lokasi (termasuk Danau Toba empat lokasi), pembangunan pelabuhan penyeberangan/ sungai/danau 10 lokasi, pembangunan kapal penyeberangan/sungai/danau delapan unit, pembangunan bus air untuk Kabupaten Asmat dan Pembangunan Bus Air untuk Danau Toba.

"Di tahun anggaran 2019, kami akan menjadikan tujuh provinsi jadi percontohan semua perbaikan pelayanan kami di dermaga," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.

Budi menyebutkan tujuh lokasi yang akan dibangun tujuh dermaga, di antaranya untuk pelabuhan sungai dan danau, yakni Pelabuhan di Danau Toba, Pelabuhan Sungai Ampera dan Pelabuhan Sungai di Kabupaten Asmat.

Sementara itu, untuk pelabuhan penyeberangan, di antaranya Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi, Pelabuhan Penyeberangan Tarakan, Pelabuhan Penyeberangan Pamatata dan Pelabuhan Peyeberangan Daruba.

Total anggaran untuk pembangunan ketujuh dermaga tersebut sebesar Rp676,2 miliar dengan rincian untuk pembangunan pelabuhan sungai dan danau Rp660,8 miliar, sementara untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan Rp15,4 miliar.

Adapun untuk sektor KA, pelayanan angkutan KA perintis tujuh lintasan, pembangunan jalur KA Trans Sulawesi Makassar-Parepare segmen 3 (Makassar-barru) sepanjang 61,10 kilometer, pembangunan jalur ganda KA Bogor-Sukabumi sepanjang 57 kilometer, Paket A pembangunan fasilitas perkeretaapian Manggarai-Jatinegara Tahap 2 dan 3, pembangunan jalur ganda KA antara Trans Sumatera antara Rantauprapat-Kota Pinang (segmen 1) sepanjang 33 kilometer dan lainnya.

"Di Jawa di 2019, kita siapkan Maja-Rangkasbitung untuk 'double track', kemudian untuk KA Bandara kita rapatkan lagi headway dari 45 menit menjadi 25 menit," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri.

Untuk sektor laut, subsidi angkutan barang tol laut sebanyak 21 trayek, angkutan laut perintis sebanyak 152 trayek termasuk subsidi perintis, angkutan ternak dan angkutan rede, pembangunan pengadaan fasilitas pendukung kenavigasian dan lainnya.

"Terutama untuk program-program keselamatan pelayaran kami tekan betul," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo.

Sementara itu di sektor udara, yaitu pelayanan angkutan udara perintis dan jembatan udara, meliputi penyelenggaraan angkutan udara perintis sebanyak 198 rute, angkutan BBM angkutan udara perintis sebanyak 7.969 drum, penyelenggaraan angkutan BBM untuk kargo perintis sebanyak 2.673 drum dan penyelenggaraan subsidi operasi angkutan udara kargo sebanyak satu rute.

"Kami juga akan membangun dan mengembangkan bandara di 42 lokasi juga ada tiga program prioritas angkutan udara untuk mengurangi kesenjangan di wilayah peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana Pramesti.



Perlu Dievaluasi

Pengamat Transportsi Darmaningtyas menilai kinerja pemerintah untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur transportasi sudah memperlihatkan perkembangan signifikan untuk di luar Jawa seiring dengan dibangunnya sarana bandara dan pelabuhan serta jalan darat dengan sarana bus.

Sementara itu, menurut dia, untuk di Pulau Jawa masih perlu mendapat perhatian terkait penyelesaian MRT dan LRT serta proyek lainnya.

"Justru yang mendapat perhatian yang masih menunggak-menunggak ini," katanya.

Untuk menyelesaikannya, dia mengatakan memang cukup menantang karena keterbatasan pendanaan, sehingga diperlukan dari swasta.

Namun, hal itupun masih terkendala karena swasta cenderung menginginkan proyek yang imbal hasilnya cepat, sementara proyek infrastruktur lama untuk balik modal (break even point).

Terkait PSN, Darmaningtyas menilai tidak seluruhnya harus diimpkementasikan, tetapi dievaluasi apakah proyek tersebut mungkin untuk dilaksanakan.

"Tidak harus semua proyek yang masuk PSN harus diimplementasikan, harus ada yang dievaluasi apakah proyek ini cocok atau tidak dilaksanakan sebelum dieksekusi kalau perlu dilakukan evaluasi terlebih dulu," katanya.



Baca juga: Pemerintah targetkan angkutan massal terintegrasi pada 2023

Baca juga: Bandara Kediri akan mulai dibangun akhir tahun