Pekanbaru (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan upaya mengatasi kabut asap yang terjadi selama belasan tahun termasuk di Provinsi Riau.

"Yang penting perlu saya buka dalam mengatasi kabut asap ini, saya sudah janjian dengan Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam prosesi pemberian gelar adat kepadanya di Balai Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru, Sabtu.

Presiden Jokowi menerima gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara dari Lembaga Adat Melayu Riau. Salah satu pertimbangannya adalah keberhasilan mengatasi masalah kabut asap.

Presiden menceritakan upaya penanganan kabut asap yang sekitar 17 tahun tidak kunjung selesai.

"Masalah asap ini sudah 17 tahun sulit diselesaikan karena di dalamnya kompleks, bermacam kepentingan ada di sana," katanya.

Namun berkat kerja sama yang melibatkan masyarakat, lembaga adat, LSM, masalah tersebut dapat diatasi atau ditekan jumlah kasusnya.

Ia menyebutkan yang lebih penting lagi adalah perjanjian dirinya dengan Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres.

"Janjiannya singkat kalau masih ada asap di Riau yang saya ganti, copot, jelas siapa. Artinya kalau ada api ada asap, misalnya di kabupaten, danremnya tanggung jawab, kalau gak bisa selesaikan itu, diganti," kata Jokowi dalam acara yang juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Menurut Jokowi, pimpinan TNI/Polri di daerah harus bisa menggerakkan komponen masyarakat di bawah.

"Setelah saya melihat, digerakkan alhamdulillah hasilnya ada," katanya.

Ia menyebutkan dalam KTT ASEAN, sejumlah negara selalu menyinggung asap kabut yang berasal dari Indonesia.

"Kita malu dalam beberapa kali KTT ASEAN, Singapura dan Malaysia selalu menyampaikan itu. Kalau gak bisa menyelesaikan, kita malu sebagai bangsa besar," kata Jokowi.

Hadir dalam acara penganugerahan gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara kepada Presiden Jokowi itu antara lain Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Selain itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepalal Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Menperin Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.