Samarinda (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan bahwa banyaknya pemimpin daerah yang ditangkap karena korupsi adalah salah satu dampak dari pendidikan yang kurang berkualitas.

"Ketika pendidikan kurang berkualitas, maka demokrasi kita juga akan terseok-seok, yang akhirnya melahirkan tokoh-tokoh yang merusak bangsa ini," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mulawarman di Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa (11/12).

Sebelumnya, Mahyudin menjelaskan bahwa biaya pemilu yang mahal adalah penyebab dari banyaknya para pemimpin daerah melakukan korupsi.

"Biaya pemilu yang mahal menjadi faktor beberapa pemimpin daerah melakukan korupsi," papar Mahyudin.

Pimpinan MPR tersebut juga menawarkan dua cara untuk menekan jumlah pemimpin daerah yang melakukan korupsi.

"Ada dua hal yang bisa dilakukan, pertama menekan biaya pemilu dan yang kedua memperbaiki pendidikan kita," ungkapnya.

Mahyudin mengingatkan bahwa porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen adalah amanat dari undang-undang sehingga harus dialokasikan sebaik mungkin oleh negara.Baca juga: Mahyudin desak aparat usut tuntas kasus tercecernya e-KTP di Duren Sawit

"Undang-undang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sehingga harus dialokasikan dengan baik oleh negara," katanya.