Wali Kota Tangerang: Kebijakan Satu Peta tulang punggung pelayanan publik
11 Desember 2018 18:18 WIB
Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah usai menjadi narasumber dalam talkshow Milenial Bicara 2018 di Jakarta, Selasa (11/12/2018). (ANTARA/Aji Cakti)
Jakarta (ANTARA News) - Wali Kota Tangerang, Banten, Arief Rachadiono Wismansyah menyambut baik Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy karena akan menjadi tulang punggung pelayanan publik.
"Menurut saya Kebijakan Satu Peta menjadi tulang punggung untuk pelayanan publik, jadi Pemerintah Kota Tangerang sangat berharap ini benar-benar terwujud dan kita sangat mendukung," kata Arief kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Kebijakan Satu Peta ini merupakan kebijakan bagus mengingat pelayanan publik Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan wilayah administrasi yang terkadang masih menghadapi masalah perbedaan peta dari masing-masing instansi.
"Kita sedang melakukan geospasial, penataan peta terkait sarana prasarana masyarakat, saluran, jalan, sarana pendidikan, sarana ibadah, kesehatan ditambah batas wilayah. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini ditanggulangi, kita kerja bersama, dan sama-sama bekerja sehingga Kebijakan Satu Peta ini benar-benar bisa menjadi rujukan untuk kemajuan Indonesia ke depannya," kata Arief usai menjadi narasumber dalam bincang-bincang Milenial Bicara 2018 dengan tajuk "Infrastruktur dan Satu Peta dalam Bingkai Transformasi Ekonomi Indonesia".
Program Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu agenda prioritas Nawacita dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Manfaat dari kebijakan ini di antaranya adalah mendukung online single submission untuk kemudahan dan kepastian investasi, mendukung kebijakan reformasi agraria, pehutanan sosial dan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari, mendukung penyediaan lahan untuk proyek strategis nasional, serta mendukung perbaikan kualitas rencana tata ruang dan penyelesaian konflik pemanfaatan lahan.
Baca juga: Presiden Jokowi luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta
Baca juga: Presiden: Kebijakan Satu Peta bisa hapus perizinan
"Menurut saya Kebijakan Satu Peta menjadi tulang punggung untuk pelayanan publik, jadi Pemerintah Kota Tangerang sangat berharap ini benar-benar terwujud dan kita sangat mendukung," kata Arief kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Kebijakan Satu Peta ini merupakan kebijakan bagus mengingat pelayanan publik Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan wilayah administrasi yang terkadang masih menghadapi masalah perbedaan peta dari masing-masing instansi.
"Kita sedang melakukan geospasial, penataan peta terkait sarana prasarana masyarakat, saluran, jalan, sarana pendidikan, sarana ibadah, kesehatan ditambah batas wilayah. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini ditanggulangi, kita kerja bersama, dan sama-sama bekerja sehingga Kebijakan Satu Peta ini benar-benar bisa menjadi rujukan untuk kemajuan Indonesia ke depannya," kata Arief usai menjadi narasumber dalam bincang-bincang Milenial Bicara 2018 dengan tajuk "Infrastruktur dan Satu Peta dalam Bingkai Transformasi Ekonomi Indonesia".
Program Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu agenda prioritas Nawacita dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Manfaat dari kebijakan ini di antaranya adalah mendukung online single submission untuk kemudahan dan kepastian investasi, mendukung kebijakan reformasi agraria, pehutanan sosial dan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari, mendukung penyediaan lahan untuk proyek strategis nasional, serta mendukung perbaikan kualitas rencana tata ruang dan penyelesaian konflik pemanfaatan lahan.
Baca juga: Presiden Jokowi luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta
Baca juga: Presiden: Kebijakan Satu Peta bisa hapus perizinan
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2018
Tags: