Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abidin mengungkapkan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy bisa membuat iklim investasi berjalan lebih baik.

"Jika masalah tumpang tindih (lahan) seperti sebelumnya disebut oleh Bapak Presiden sudah selesai, maka investor akan lebih tertarik untuk menanamkan investasi. Jadi, iklim investasi dapat berjalan dengan baik, itu dari sisi ekonomi," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam kondisi ekonomi digital saat ini, maka kehadiran peta digital menjadi lebih mudah untuk bergerak.

"Sebenarnya banyak sekali manfaatnya (Kebijakan Satu Peta), tapi seperti sebelumnya dikatakan Bapak Presiden memang jumlah peta tematik ini harus ditambah. Contohnya, peta tematik kawasan rawan likuefaksi, kita belum ada," katanya.

Sebelumnya, saat meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018, Presiden Joko Widodo mengaku gembira karena Kebijakan Satu Peta sudah mengintegrasikan 83 dari 85 peta tematik di Indonesia.

"Saya sangat mengapresiasi. Ini sudah kita siapkan sejak lama upaya untuk mempercepat kebijakan ini," katanya.

Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu agenda prioritas Nawacita, yang dijalankan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Manfaat dari kebijakan ini di antaranya adalah mendukung online single submission untuk kemudahan dan kepastian investasi, mendukung kebijakan reformasi agraria, pehutanan sosial dan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari, mendukung penyediaan lahan untuk proyek strategis nasional, serta mendukung perbaikan kualitas rencana tata ruang dan penyelesaian konflik pemanfaatan lahan.

Baca juga: Presiden Jokowi luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta
Baca juga: Presiden: Kebijakan Satu Peta bisa hapus perizinan