"Pembayaran gaji petugas Linmas yang bertugas di desa terhitung sejak 2017 lalu tidak lagi dibayarkan oleh Pemkab Rejang Lebong melainkan oleh desa masing-masing," kata Kepala Satpol-PP Rejang Lebong, Rachman Yuzir saat dihubungi di Rejang Lebong, Minggu.
Pembayaran gaji Linmas di Rejang Lebong, tambah dia, sebelumnya dilakukan melalui Satpol-PP setempat karena di bawah kendali pihaknya.
Saat ini, Dinas Satpol-PP Rejang Lebong hanya membayar gaji petugas Linmas yang bertugas di 34 kelurahan.
Sedangkan Linmas yang bertugas di 122 desa dilakukan oleh desa masing-masing dengan pembiayaan bersumber dari dana desa (DD) maupun anggaran dana desa (ADD).
"Untuk pembayaran gaji atau insentif linmas yang bertugas di kelurahan mulai tahun depan sudah tidak dianggarkan lagi, karena kelurahan nantinya akan mendapat dana kelurahan sehingga pembayaran gaji Linmasnya akan ditanggung masing-masing kelurahan," tambahnya.
Selama ini pihaknya menganggarkan insentif petugas Linmas sebanyak 340 orang atau 10 orang per kelurahan dengan besaran insentif per bulan Rp25.000, sehingga totalnya per tahun mencapai Rp102 juta.
Sejauh ini kucuran anggaran untuk Satpol-PP Rejang Lebong, kata dia, berkisar Rp2 miliar, namun jumlah itu hanya cukup untuk membayar insentif Linmas sebanyak 340 orang dan honor petugas Satpol-PP yang berjumlah 83 orang.
Untuk honorer Satpol-PP ini besaran gaji per bulannya Rp1 juta, sehingga setahun mencapai Rp996 juta. Kemudian pembayaran gaji Satpol-PP kecamatan sebanyak 15 orang sebesar Rp2 juta per bulan atau berkisar Rp360 juta per tahun.
"Kucuran dana APBD ini setiap tahunnya hanya cukup untuk pembayaran honor petugas, sedangkan untuk operasional maupun penertiban PKL dan lainnya jumlahnya sangat minim," demikian Rachman Yuzir.
Baca juga: Mendagri minta Satpol PP-Linmas koordinasi dengan TNI-Polri
Baca juga: KPU Morotai tak miliki anggaran bentuk Linmas
Baca juga: KPU anggarkan Rp1,7 triliun untuk personel Perlindungan Masyarakat