Jakarta (ANTARA News) - DPP Partai Bulan Bintang (PBB) menilai petinggi Partai Gerindra "kebakaran jenggot" melihat manuver Ketua Umum partai itu, Yusril Ihza Mahendra yang dekat dengan calon presiden nomor urut satu, Joko Widodo.

"Bang Yusril temui Presiden Jokowi sebagai 'lawyer' kanapa Gerindra yang kebakaran jenggot dan makin jago menjadi tukang klaim," kata Wakil Sekjen PBB Bidang Komunikasi dan Opini Publik, Solihin Pure dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.

Solihin mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Gerindra yang juga Timses Prabowo-Sandi, Andre Rosiade yang menyatakan bahwa Yusril dukung Jokowi-Maruf maka Kader PBB di akar rumput akan dukung Prabowo.

Menurut dia, sangat tidak pantas, Andre menggiring opini di publik bahwa Yusril dan DPP PBB dukung Jokowi, sementara kader dan caleg PBB di akar rumput dukung Prabowo.

"Belum juga PBB tentukan arah dukungan di Pilpres kok Gerindra sudah mulai 'gergaji' PBB dan Yusril, apa panik ya menyaksikan manuver ketua umum PBB bang Yusril? Hehe," katanya.

Menurut Solihin, PBB adalah partai islam yang sangat demokratis dan Yusril sebagai ketua umum telah ditetapkan sebagai capres dari PBB.

"Jika tidak bisa maju capres, maka kewenangan itu sepenuhnya diserahkan ke Bang Yusril sebagai Ketum untuk menentukan arah kebijakan partai terkait dengan dukungan capres," jelasnya.

Sebelum mengambilkan keputusan, terlebih dahulu DPP meminta pertimbangan dan masukan dari Majelis Syuro PBB.

Namun, Yusril sebagai ketua umum tetap meminta masukan dari DPW dan DPC PBB se-Indonesia sebagai pertimbangan untuk menentukan arah dukungan PBB di Pilpres.

"Bang Yusril ini bukan tipe Ketua Umum Partai yang arogan dan otoriter, walaupun dia telah diberikan wewenang penuh tapi dia tetap meminta saran dan masukan dari pengurus partai. Saran dan masukan itu yang baru akan diputuskan setelah PBB menggelar rakornas pada Januari 2019," papar Solihin.

Nanti setelah diputuskan, maka dirinya yakin kader PBB di akar rumput akan patuh dengan putusan DPP dan Yusril, apakah mendukung Jokowi atau Prabowo atau tidak mendukung keduanya.

Ia menambahkan, kalau ada kader yang berbeda padangan merupakan hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi partai politik. DPP tentu akan menghargai dan tidak akan serta merta memecat kader partai yang tak sejalan dengan putusan DPP.

"Karena tujuan utama PBB adalah lolos parlemen dan memiliki perwakilan di DRR RI, terpenuhinya anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota di seluruh Indonesia," demikian Solihin Pure.