Jakarta (ANTARA News) - Ombudsman menegaskan tidak akan ada penambahan pedagang kaki lima (PKL) di "skybridge" Tanah Abang karena dinilai jumlahnya telah maksimal.

"Kalau ada PKL baru nanti menempati di bawah itu akan digusur karena dulu sudah kita data bahwa ada 650 PKL totalnya, kalau misalkan ada yang baru dan difasilitasi ya akan muncul yang baru terus," kata Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho di Jakarta, Kamis.

Teguh menjelaskan ide skybridge berawal dari bagaimana cara menata PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang agar tidak macet.

Pemerintah DKI Jakarta memilih membangun skybridge guna memindahkan para pedagang kesana dengan didukung moda transporttasi terintegrasi, yakni bus Transjakarta dan kereta di Stasiun Tanah Abang supaya jalanan bisa dilalui dengan lancar.

"Diharapkan ini akan memberikan perbaikan terhadap situasi kemacetan di Tanah Abang," tambahnya.

Ombudsman akan mengevaluasi tahap 1 Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) tersebut, jika ada kekurangan saat pengecekan maka akan dirembukkan kembali bersama Pemkot Jakpus, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PD Pembangunan Sarana Jaya pada Jumat (30/11) mendatang.

Teguh mengaku penundaan peresmian JPM dikarenakan berbagai faktor, seperti memikirkan komponen-komponen pendukung lainnya agar keselamatan penumpang kereta di Stasiun Tanah Abang dapat terjamin.

Fasilitas umum pun dibenahi agar pengguna skybridge dan sekitarnya merasa nyaman, yaitu penyediaan toilet dan mushola atas usulan PT KAI.

Para pedagang yang mulai memenuhi kawasan Jalan Jatibaru Raya mulai dibenahi semenjak dibukanya akses jalanan di bawah skybridge itu pada tanggal 15 Oktober lalu.

Baca juga: Relokasi PKL Tanah Abang dinilai perlu pendekatan sosial
Baca juga: JPM Tanah Abang berikan ruang PKL berjualan
Baca juga: Puluhan PKL Tanah Abang ikut sosialisasi JPM