Jakarta, (ANTARA News) - Sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan prospektif pada 2019 di tengah ketidakpastian perekonomian global dan tahun politik pesta demokrasi di dalam negeri.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat memberikan pidato kuncinya dalam ajang Indonesia Tourism Outlook (ITO) 2019 yang digelar oleh Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) dan didukung oleh Kementerian Pariwisata di Sumba Room, Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, menegaskan pemerintah telah melakukan deregulasi di era pariwisata siber.

Ia menyatakan bahwa deregulasi di Indonesia dalam rangka untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman) dan investor difokuskan pada dua kebijakan yakni "ease of entering Indonesia" dan "ease of doing business" (FDI).

"Ada tiga hal yang dilakukan pemerintah untuk kemudahan masuk ke Indonesia yakni kebijakan bebas visa, menyederhanakan aturan bagi masuknya kapal pesiar asing atau yacht, dan mencabut asas cabotage untuk cruise asing," katanya.

Pihaknya juga akan terus menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk menyasar segmen pariwisata milenial dan menerapkan promosi yang selalu go digital.

Di sisi lain dilakukan pula dukungan terhadap pengembangan usaha rintisan pariwisata, mempermudah akses melalui program nomadic tourism, serta menargetkan pengembangan 100 destinasi digital yang instagramable di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Destination Marketing North Asia TripAdvisor Gary Cheng mengatakan Indonesia masuk peringkat keempat di antara 25 destinasi top dunia bahkan nomor satu top destinasi di Asia versi TripAdvisor.

"Wisatawan melakukan perjalanan berdasarkan search juga menunjukkan misalnya untuk wisatawan Eropa lebih banyak memilih Thailand kemudian Indonesia, wisatawan Amerika memilih Jepang, China, dan Indonesia, wisatawan Timur Tengah memilih Thailand, Filipina, dan Indonesia. Sementara wisatawan Asia memilih Jepang dan Indonesia," katanya.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi preferensi bagi banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia sehingga potensi dan peluang tersebut perlu dioptimalkan tahun depan terutama pada segmen milenial yang menyukai destinasi yang otentik dan penuh petualangan.

Sementara GM Regional Business Development SEA Baidu.com Yu Yen-Te mengatakan pihaknya memiliki teknologi "artificial intelegence" termasuk untuk "face recognation system" yang bisa membedakan gender, usia, dan keaslian foto untuk menjaring informasi mengenai wisatawan.
"Kami mendapati di China dengan pasar 351 juta netizen top 5 destinasinya dua tertinggi adalah Bali dan Phuket," katanya,

Ia menyarankan agar pariwisata Indonesia melihat segmen atau pasar China berdasarkan musim bepergian untuk mendapatkan kualitas turis yang lebih besar di antaranya saat tahun baru China mengingat saat itulah masyarakat China mendapatkan bonus akhir tahun yang besar yang banyak dialokasikan untuk liburan awal tahun.

Ia juga menekankan semakin besarnya angka Free Independent Traveller (FIT) dan female traveller pada tahun depan yang banyak menggunakan fasilitas online termasuk dalam bertransaksi.

Merespon hal itu, Deputi Bidang Pemasaran I Kemenpar Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan pada 2019 Indonesia menggelar pesta demokrasi sehingga sedikit banyaknya tahun politik akan berdampak kepada sektor pariwisata. Kerentanan pariwisata terhadap isu sektor keamanan dan stabilitas ekonomi menjadi salah satu penyebab utama.

"Ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak berdiri sendiri dan diperlukan kerja sama pentahelix dari seluruh pihak di Indonesia untuk membangun pariwisata maju," katanya.

Wisman Prospektif
Pada kesempatan yang sama Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan
pihaknya mampu menjaring inbound dari tujuh negara lainnya tempat Grab berada.
"Dengan kehadiran di 8 negara menjadi kekuatan Grab untuk kampanye Wonderful Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya membuka peluang kerja sama untuk mempromosikan pariwisata ke publik yang lebih luas demi menjaring lebih banyak wisatawan tahun depan. Peneliti pengembangan ICT Daniel Oscar Baskoro mengatakan disrupsi teknologi membawa perubahan kepada lanskap pariwisata, di sisi lain dapat membuat perjalanan wisata lebih efektif dan nyaman.

"Disruptif yang membuat perjalanan wisata jadi lebih efektif. Misal dalam hal cara booking tiket.

Ketika sudah menggunakan google map tidak perlu lagi pakai pemandu wisata," katanya.

Ia pun berpendapat bahwa teknologi telah berpengaruh pada ekosistem saat ini khususnya dari sisi kenyamanan pariwisata, kebebasan sosial, sekaligus dalam hal mendapatkan layanan yang berkualitas.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan pariwisata hendaknya jangan terlalu mengacu pada target kuantitas.

"Buat apa banyak tapi belanja sedikit," katanya.

Terlebih saat ini ketika rupiah terdampak berbagai faktor eksternal yang membuatnya terus berfluktuasi dan diproyeksikan sesuai RAPBN 2019 berkisar Rp15.000 perdolar AS.

"Dari sini maka yang paling besar untuk bisa memajukan pariwisata adalah pariwisata mancanegara. Tapi wisatawan domestik lebih kalang kabut," katanya.

Ia mencatat sektor pariwisata mengalami surplus devisa 4 miliar dolar AS sementara sektor lain justru defisit. Potensi inilah yang menurut dia harus dioptimalkan melalui strategi yang berkelanjutan.

Sektor pariwisata menurut dia sangat dibutuhkan kontribusinya terhadap PDB sehingga pemerintah akan mendukung penuh kebutuhan industri dengan kecenderungan merespon positif khususnya dari perspektif regulasi.

"Tahun pemilu tidak ada alasan pariwisata turun, saya tetap optimistik. Dari beberapa pengalaman tidak berpengaruh," katanya.

Ketua Umum Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) Faturokhim menggarisbawahi sektor pariwisata sebagai sektor yang prospektif dan Indonesia menjadi salah satu negara yang optimistis dalam mengembangkan pariwisata.

"Deregulasi di era pariwisata siber merupakan sesuatu yang tidak terelakkan, dan pemerintah RI telah menerapkan sejumlah strategi pendukung dalam merespon era disruptif," katanya.

Peran media ditegaskannya sangat penting dalam upaya mendukung kemajuan pariwisata di Tanah Air termasuk publikasi, promosi, dan sosialisasi kebijakan terkait deregulasi yang ditetapkan pemerintah.