Ahli ekonomi katakan "tax holiday" untuk mengejar ketertinggalan
27 November 2018 19:19 WIB
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, di Jakarta, Selasa (27/11/2018). (ANTARA News/Calvin Basuki)
Jakarta (ANTARA News) - Ekonom Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, menilai penerapan tax holiday dan perluasannya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menarik minat investasi.
Tony ditemui di acara Kompas100 CEO Forum di Jakarta, Selasa, menyebutkan, Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada persaingan dalam menarik investasi asing dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.
"Thailand dan Vietnam sudah melakukan tax holiday, atau tidak mengenakan pajak pada investasi asing sampai sekian tahun ke depan. Indonesia termasuk agak terlambat (menerapkan)," kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM tersebut.
Tony menjelaskan bahwa tax holiday merupakan salah satu cara membuat investasi Indonesia melonjak. Menarik investasi dari luar merupakan cara mengatasi defisit, apakah dari sisi neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan.
Defisit di neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan tersebut selama ini terbukti telah menekan nilai tukar rupiah.
"Kalau ada capital inflow makin banyak, posisi current account deficit (CAD) akan berkurang atau bahkan bisa positif," ujar dia.
Tony tidak menampik bahwa kebijakan tax holiday melalui pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan menimbulkan pergolakan karena dianggap terlalu liberal.
"Namun, kita tidak bisa mengecapnya liberal atau tidak, itu adalah keniscayaan yang harus disikapi dan kita harus responsif terhadap situasi itu," ucap dia.
Baca juga: Langkah progresif perluasan "tax holiday"
Baca juga: Penerima fasilitas "tax holiday" akan diperluas
Tony ditemui di acara Kompas100 CEO Forum di Jakarta, Selasa, menyebutkan, Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada persaingan dalam menarik investasi asing dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.
"Thailand dan Vietnam sudah melakukan tax holiday, atau tidak mengenakan pajak pada investasi asing sampai sekian tahun ke depan. Indonesia termasuk agak terlambat (menerapkan)," kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM tersebut.
Tony menjelaskan bahwa tax holiday merupakan salah satu cara membuat investasi Indonesia melonjak. Menarik investasi dari luar merupakan cara mengatasi defisit, apakah dari sisi neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan.
Defisit di neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan tersebut selama ini terbukti telah menekan nilai tukar rupiah.
"Kalau ada capital inflow makin banyak, posisi current account deficit (CAD) akan berkurang atau bahkan bisa positif," ujar dia.
Tony tidak menampik bahwa kebijakan tax holiday melalui pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan menimbulkan pergolakan karena dianggap terlalu liberal.
"Namun, kita tidak bisa mengecapnya liberal atau tidak, itu adalah keniscayaan yang harus disikapi dan kita harus responsif terhadap situasi itu," ucap dia.
Baca juga: Langkah progresif perluasan "tax holiday"
Baca juga: Penerima fasilitas "tax holiday" akan diperluas
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
Tags: