Presiden Jokowi: Kita memilih Indonesia Sentris
Menperin Kunjungi Kawasan Industri Morowali Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama (dari kanan) Staf Khusus Menperin Happy Bone, Komisaris Utama PT Sulawesi Mining Investment (SMI) Letjen (Purn) Sintong Panjaitan, Komisaris PT Sulawesi Mining Investment (SMI) Halim Mina, CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana, serta Bupati Morowali Anwar Hafid meninjau salah satu PLTU yang telah dibangun untuk mendukung pengoperasian pabrik smelter nikel di Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah, 11 Januari 2016. Kementerian Perindustrian memfasilitasi pengembangan 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa dalam upaya mengakselerasi cita-cita pemerintah untuk pemerataan industri sekaligus menciptakan Indonesia sentris. (kemenperin.go.id)
"Orientasi kita memang tidak Jawa Sentris, tidak hanya di Pulau Jawa tapi Indonesia Sentris, inilah perubahannya," kata Presiden dalam keterangan yang diterima, Selasa.
Saat acara ulang tahun ke-18 Metro TV pada Senin (26/11) malam, Jokowi menyebutkan pembangunan infrastruktur besar-besaran terjadi, di mana ratusan kilometer jalan nasional, jalan tol, puluhan bandara dan pelabuhan dibangun pemerintah.
"Akan tetapi, beragam infrastruktur itu tak melulu dibangun di Pulau Jawa, karena kita ingin membangun Indonesia untuk sebuah keadilan sosial," kata Jokowi.
Presiden mengatakan pembangunan harus dilakukan merata agar ada sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Dia menunjukkan ketiadaan ego politiknya dengan memilih pembangunan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.
"Kalau saya orang politik, yang benar [infrastruktur] dibangun di Jawa karena penduduk padat, 60 persen kurang lebih. Return [timbal balik] ekonomi di sini di Jawa, dan return politik juga baik. Tapi risiko itu sudah dihitung dan kami memilih yang Indonesia Sentris karena kami ingin membangun Indonesia untuk keadilan sosial, untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru" kata Jokowi.
Beragam infrastruktur yang dibangun disadari Jokowi tak akan terasa dampaknya secara instan.
Dia menyebut pembangunan masif yang dilakukan saat ini ibarat pil pahit yang harus dirasakan sebelum Indonesia menjadi bangsa dan negara kuat serta sehat.
Dia mengungkit sejak berkuasa sudah ada banyak program yang pemerintahannya jalankan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Selain pembangunan masif menggunakan realokasi dana subsidi, pemerintahan Jokowi juga telah memangkas banyak regulasi untuk mempermudah izin usaha.
Hasilnya, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia baik dari posisi 120 lebih ke-72 dari seluruh negara di dunia.
"Pemberdayaan ekonomi kecil kami lakukan. KUR [Kredit Usaha Rakyat] sebelumnya 22-23 persen kita subsidi bunganya, menjadi 7 persen yang bisa dinimati UMKM. Bank wakaf mikro juga kami dirikan di pondok-pondok pesantren. Memang belum banyak, tapi paling tidak kami mulai ekonomi umat juga perlu diperhatikan," ujarnya.
Baca juga: Menhub: Papua jadi pusat pembangunan Indonesia Sentris
Baca juga: DPR: Pembangunan nasional Jokowi-JK berorientasi Indonesia sentris
Baca juga: Ekonom: pembangunan Indonesia tidak lagi Jawa-sentris
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2018