Jakarta (Antara News) - Kementerian Pertanian bersama kementerian terkait melakukan pengembangan ekonomi Papua dan Papua Barat melalui industri komoditas pertanian lokal untuk meningkatkan kedaulatan pangan wilayah tersebut.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri di Jakarta, Rabu, mengatakan hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat

"Dukungan pengembangan tanaman pangan dilakukan dalam bentuk budidaya komoditas, Unit Pengolah Pupuk Organik, sertifikasi, distribusi mesin penggiling padi, serta peralatan pasca panen dan pengolahan lainnya," kata Kuntoro.

Ada pun Kementan telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengembangan padi, padi organik, jagung, kedelai, aneka kacang dan ubi, bawang merah, bawang putih, cabai, jeruk, tanaman perkebunan baik semusim (tebu dan nilam), maupun tanaman perkebunan tahunan (sagu, kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan kakao), serta Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Kuntoro menyebutkan kegiatan ini telah berhasil mengembangkan area pertanaman di Papua seluas 28.305 ha dan mendistribusikan sarana produksi sejumlah 2.696 unit selama periode 2015-2018. Produksi padi meningkat sebesar 23 persen menjadi 54.376 ton dan kedelai 93 persen atau 5.998 ton.

Sementara itu di Papua Barat, area tanaman pangan yang berhasil dikembangkan seluas 14.537 ha dan sebanyak 12.636 sarana produksi telah didistribusikan pada periode 2015-2018. Peningkatan produksi padi sejumlah 2.517 ton atau 8,33 persen dan jagung sejumlah 1.954 ton atau 86,31 persen dapat dicapai pada periode tersebut.

Pengembangan komoditas hortikultura dilakukan di Kabupaten Biak Numfor, Merauke, Kerrom, Lanny Jaya, Nabire, Tambraw dan Sorong. Selama 2014-2018, Kementan juga telah mengintensifkan dan menambah luasan dari 235 ha menjadi 1.283 ha.

Kuntoro menambahkan pengembangan komoditas perkebunan pada periode tahun 2014-2018 dilaksanakan dengan rata-rata alokasi anggaran sebesar Rp9,25 miliar dan rata-rata fisik volume seluas 1.420 ha. Kinerja serapan pembangunan perkebunan di provinsi Papua mencapai rata-rata 83,75 persen per tahun.

Lebih lanjut Kuntoro mengatakan kegiatan KRPL diharapkan dapat mendorong kegiatan percepatan penganekaragaman dan konsumsi pangan serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui pembangunan kebun bibit, demplot, dan kebun sekolah.

"Kegiatan KRPL pun mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (red.local wisdom) dengan pembiayaan per kelompok sebesar Rp50 juta," kata dia.

Pada 2018, Kementan telah mengalokasikan anggaran kegiatan KRPL sebanyak Rp115 miliar untuk 2.300 kelompok yang tersebar di 33 provinsi. Untuk Papua dan Papua Barat, total alokasi angaran kegiatan ini sebesar Rp8,65 miliar, termasuk untuk Papua sebesar Rp5,2 miliar untuk 16 kabupaten dengan 104 kelompok.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pengembangan SDM ialah melalui Sekolah Lapang (SL) sebanyak 10 Unit di Papua dan 3 Unit di Papua Barat. Sekolah lapang dilakukan sebagai media pembelajaran bersama antara penyuluh dan petani.

Selain melalui SL, kegiatan pengembangan SDM ialah melalui adaptasi teknologi masing-masing 2 unit sebagai media transfer teknologi yang berbasis lokal.

Baca juga: Sagu, raksasa pangan lokal yang belum dibangunkan
Baca juga: Tommy Suharto janjikan Papua jadi lumbung pangan