Bandung (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan delapan hal utama yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia dalam 10 tahun ke depan. "Pertama adalah pengurangan kemiskinan," kata Presiden Yudhoyono dalam orasi ilmiah bertema "Membangun Daya Saing Bangsa Menjadi Negara Maju" dalam Dies Natalis ke-50 Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu. Kedua, lanjut dia adalah penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja dan juga sebagai salah satu cara mengurangi kemiskinan. Ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada pilar pertanian, industri dan jasa, ujarnya. Kemudian ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerintahan yang baik, lingkungan dalam negeri yang aman dan peran pemerintah daerah. Presiden mengatakan, desentralisasi diharapkan dapat membuat pemerintah daerah makin maju. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat membangun daerah. Kepala Negara juga berpesan agar bangsa Indonesia jangan pesimis menghadapi masa depan sebab tidak ada suatu jalan pintas untuk membawa Indonesia pada kemakmuran, sebagai negara maju. Menurut Presiden Yudhoyono upaya tersebut memerlukan proses yang harus dilewati sehingga bangsa Indonesia harus terus membangun. Disebutkan juga oleh Kepala Negara mengenai prediksi sejumlah pakar internasional yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi satu diantara 10 negara maju di dunia pada 2025. Kepala negara juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melaksanakan perekonomian yang berkeadilan sosial guna mencapai kemakmuran. Pada kesempatan yang sama Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan bahwa kunjungan Kepala Negara ke sejumlah universitas di Indonesia --Universitas Indonesia, Universitas Airlangga dan Universitas Padjajaran-- merupakan salah satu hal yang dapat memotivasi kampus menjadi universitas kelas dunia. "Saat ini perguruan tinggi di Indonesia juga tengah berbenah menjadi universitas kelas dunia, terutama dalam tata panggung dan kelola yang selaras dengan format badan hukum pendidikan," ujarnya. Disebutkan bahwa saat ini payung hukum untuk badan hukum pendidikan tengah dibahas di DPR.(*)