Cikarang, Jabar (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menerapkan "Quick Response" atau kebijakan cepat tanggap sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengenai "Program Jabar Quick Response" saat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan belum lama ini.
"Saya akan segera berkoordinasi dengan jajaran perangkat daerah di bawah saya untuk segera menindaklanjuti dan menerapkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat," kata Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Minggu.
Program Quick Response yang segera diluncurkan Pemkab Bekasi itu, katanya, akan menampung dan menindaklanjuti segala aduan masyarakat yang berkenaan dengan kemanusiaan.
"Kita lagi persiapkan SDM dan perangkatnya. Nanti warga bisa langsung menyampaikan keluhannya ke kami lewat media sosial sekali pun. Ini upaya kami untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," katanya.
Saat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (Kopdar GWPP) di Bekasi, Jumat (16/11), katanya, Gubernur Ridwan Kamil juga meminta kepala daerah bersinergi guna meningkatkan kerja sama antarwilayah serta memulai pelaksanaan "e-Budgeting" pada awal 2019 bagi daerah yang belum menerapkannya.
Di Kabupaten Bekasi, kata Eka, e-Budgeting sudah lebih dahulu diterapkan.
Sistem itu, katanya, untuk merencanakan pembangunan daerah, penghematan anggaran, serta upaya preventif bagi oknum yang ingin bermain-main dengan anggaran untuk kepentingan pribadi.
"Kita sudah terapkan e-Budgeting di sini, semoga manfaatnya dapat dimaksimalkan khususnya dalam perencanaan pembangunan," katanya.
Dalam kegiatan Kopdar GWPP, dirinya didampingi unsur muspida, sekretaris daerah, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah turut hadir sebagai peserta lainnya, para bupati dan wali kota yang termasuk dalam BKPP Wilayah II Jawa Barat, antara lain Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Bupati Karawang, serta Wakil Bupati Purwakarta.
Dalam kegiatan itu, gubernur meminta semua daerah di Jabar mengaplikasikan program Quick Response" untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Dia menjelaskan pemerintah provinsi sudah mulai menerapkan program itu.
Ia mengharapkan respon positif setiap daerah di Jabar untuk ikut berperan lebih dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
"Provinsi sudah, Kabupaten Bandung Barat sudah, Kabupaten Sumedang sudah. Saya minta sebulan sudah terbentuk. Sederhana, yaitu pengaduan warga khusus untuk kemanusiaan. Pesen saya serahkan ke staf yang milenial, jadi ada ponsel dan Instagramnya," katanya.
Dasar pelaksanaan program itu, menurut dia, karena banyak aduan masyarakat yang sampai kepada dirinya, terlebih mengenai kemanusiaan, yang perlu ditindaklanjuti dengan segera.
Baca juga: Pemkab Bekasi akan tambah armada untuk tangani sampah
Ia menjelaskan jika daerah di Jabar, baik kota maupun kabupaten, menerapkan program itu, akan meringankan beban pemprov dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.
Masyarakat yang memiliki masalah kemanusiaan, kata dia, tidak perlu repot-repot ke pemprov, akan tetapi tinggal ke pemerintah daerah masing-masing.
"Saya biasanya bilang ke ajudan, 'beresin'! Tapi lama-lama jumlahnya makin banyak. Kalau semua diemban provinsi juga repot kan. Maka dari itu semua harus terlibat agar meringankan beban itu," katanya.
Pada awal 2019, pria yang ingin "menyulap" Kalimalang Bekasi itu menjali lebih baik, juga akan meluncurkan paket reformasi kota cerdas guna menghemat anggaran dan tidak ada celah bagi oknum untuk bermain anggaran untuk keuntungan pribadi.
"E-Budgeting ikutlah arahan provinsi. Saya menghemat Rp1 triliun gara-gara e-Budgeting saya ini canggih. Bisa menemukan anggaran yang `di-mark up` dan tidak perlu. Ini satu contoh pengalaman saya," katanya.
Baca juga: Pemkab Bekasi ingin bangun gedung baru beranggaran Rp100 miliar
Baca juga: Pemkab Bekasi akui banyak lampu penerangan jalan tak berfungsi
Baca juga: 120 lampu jalan Pantura Kabupaten Bekasi mati total