Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum pada 2019, di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu.

"Acara ini dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2019 agar berjalan dengan lancar, aman, dan sukses mulai dari tahapan pemilu hingga waktu pencoblosan pada 17 April 2019," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam sambutannya di pembukaan rakornas itu.

Acara itu dihadiri oleh seluruh anggota KPU dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. "Sebanyak 3.500 orang delegasi berkumpul di acara ini," katanya.

Menurut dia, persiapan pelaksanaan pemilu tidak ada persoalan berarti karena dari sisi anggaran dan personil sudah siap.

Arief mengakui ada 12 KPU di tingkat kabupaten/kota yang belum lengkap jumlah anggotanya lantaran anggota yang bersangkutan diterima menjadi anggota KPU provinsi dan menjadi anggota Bawaslu provinsi. Ada juga anggota KPU yang meninggal akibat gempa bumi di Sulteng.

"Kami akan segera proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota KPU tersebut," ujarnya.

Untuk logistik pemilu, menurut Arief tidak ada masalah. Untuk kotak suara sudah 100 persen diproduksi, tetapi yang sudah didistribusikan baru 76 persen, sementara 24 persen dalam tahap pendistribusian.

Logistik lainnya, yakni tinta, sampul, dan hologram masih dalam proses produksi. Pendistribusiannya akan dibarengi dengan logistik yang lain seperti surat suara mengingat itemnya kecil-kecil.

"Surat suara baru diproduksi 2 Januari 2019 dan diperkirakan pada Februari 2019 baru mulai didistribusikan," jelas Arief.

Menurut dia, secara garis besar untuk logistik masih sesuai dengan jadwal. Dalam pendistribusian logistik, lanjut dia, KPU bekerja sama dengan kepolisian untuk pengamanan.

"Aparat kepolisian sudah menempatkan orang di masing-masing satuan kerja untuk mendukung pengamanan mulai dari produksi, distribusi, hingga penyimpanan logistik. KPU dan kepolisian akan perbaharui MoU yang sudah ada," ucapnya.

Hadir dalam Rakornas KPU itu antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua DPR Utut Adianto, dan komisioner Bawaslu.