Ambon (ANTARA News) - Menpan-RB Syafruddin menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan daerah 11 kabupaten/kota di Maluku pada 22-23 November untuk membahas banyaknya peserta calon pegawai negeri sipil CPNS 2018 yang tak lolos tahap seleksi kompetensi dasar (SKD).

"Menpan-RB secara pribadi telah berjanji untuk bertemu langsung dengan kepala daerah se-Maluku pada 22-23 November guna membahas masalah seleksi CPNS 2018 khususnya di Maluku," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Donald Saimima, yang dikonfirmasi Kamis.

Ia mengaku telah bertemu langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk menyampaikan keinginan Gubernur Maluku, Said Assagaff, Ketua DPRD Edwin Huwae serta 11 bupati dan wali kota se-Maluku untuk membicarakan masalah seleksi CPNS 2018.

Dia berharap dalam pertemuan tersebut dapat dicari solusi menyangkut seleksi CPNS tahun 2018 terutama di Maluku yang menginginkan adanya perlakuan atau syarat berbeda di banding daerah lainnya di pulau Jawa dan Sumatera.

Donald mengatakan, rencana pertemuan para kepala daerah se-Maluku bersama menpan-RB tersebut merupakan bagian dari keputusan bersama saat rapat koordinasi antara Pemprov Maluku bersama 11 bupati /wali kota menyikapi hasil tes CPNS menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) pada 9 November 2018, mengingat tingkat kelulusannya sangat rendah.

Rakor tersebut juga menyepakati peninjauan kembali passing grade atau ambang batas nilai yang ditetapkan Kemenpan-RB dan diubah dengan sistem tingkatan atau rangking dalam menentukan kelulusan peserta CPNS 2018, sehingga memungkinkan banyak anak daerah yang lulus seleksi.

Seleksi CPNS tahun 2018, menurut dia, dirasakan sangat berat, selain karena limit waktu yang singkat juga passing grade yang ditentukan melalui sistem CAT sangatlah sulit yakni nilai 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), nilai 80 untuk Tes Inteligensi Umum (TIU) dan 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

"Kenyataan calon CPNS nilainya pada dua jenis tes tidak mencapai passing grade, sedangkan yang lain memperoleh nilai sangat tinggi tetap dinyatakan tidak lulus. Sistem ini sangatlah merugikan," katanya.

Tidak Lulus

Berdasarkan data BKD Maluku, jumlah peserta yang mengikuti tes seleksi CPNS di lingkup Pemprov Maluku serta 11 kabupaten/kota sebanyak 27.935 orang untuk mengisi 3.232 formasi yang tersedia, di mana 350 formasi di antaranya kosong atau tidak ada pelamar.

Khusus untuk provinsi Maluku seleksi diikuti 2.241 orang untuk memperebutkan 302 formasi, di mana 33 formasi tidak ada pelamar dan yang lolos pasing grade hanya 28 orang atau 1,24 persen, sedangkan Kota Ambon dari 2.259 peserta yang mengikuti tes untuk 231 formasi (45 kosong) tercatat hanya 22 orang yang lulus.

Di Maluku Tengah dari 3.828 peserta tes untuk mengisi 309 formasi (35 tidak ada pelamar) hanya 17 orang yang lulus serta Seram Bagian Barat (SBB) tercatat hanya tujuh orang yang lolos dari 3.800 peserta seleksi untuk memperebutkan 250 formasi, di mana empat formasi di antaranya tidak ada pelamar.

Sedangkan tujuh kabupaten dan satu kota lainnya di Maluku tidak ada satu pun pelamar yang lolos seleksi dengan sistem CAT tersebut yakni Seram Bagian Timur (SBT), Pulau Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara (Malra), Maluku Tenggara Barat (MTB), Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya (MBD) dan Kota Tual.

Seleksi di SBT diikuti 3.309 peserta untuk mengisi 323 formasi di mana 57 tidak ada pelamar, Pulau Buru diikuti 2.220 peserta untuk 250 formasi (22 formasi kosong pelamar), Buru Selatan (2.307 peserta) untuk 302 formasi (50 formasi kosong), Malra diikuti 1.604 orang untuk 253 formasi (37 formasi kosong).

MTB diikuti 1.409 peserta untuk mengisi 244 formasi, di mana formasi tidak ada pelamar, Kepulauan Aru 1.682 peserta untuk 250 formasi (23 formasi kosong), MBD diikuti 1.493 peserta memperebutkan 250 formasi (32 formasi kosong) dan Kota Tual diikuti 1.783 peserta untuk mengisi 268 formasi, di mana dua di antaranya tidak ada pelamar.

Baca juga: 6.413 pelamar perebutkan formasi CPNS Maluku
Baca juga: Wapres: minimnya kelulusan CPNS karena kurangnya "skllled labour"