Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, menilai penegakan demokrasi liberal tidak selamanya sejalan dengan budaya bangsa Indonesia yang ramah-tamah dengan menunjung tinggi etika dan kesantuan.

"Penerapan demokrasi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kultur sebuah bangsa, maka akan menimbulkan kontraksi sosial, politik, dan sebagainya," kata dia, pada diskusi "Memaknai Perjuangan Pahlawan Nasional" di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut Basarah, suatu sistem --termasuk demokrasi liberal-- yang dipaksakan diterapkan di Indonesia, akan bertabrakan dengan budaya asli bangsa Indonesia yang ramah-tamah dengan menunjung tinggi etika dan kesantuan.

Pada tahun politik saat ini, kata dia, penerapan demokrasi liberal yang bebas mengekspresiden semua pandangan dan paradigmanya, kepentingan politik dan sebagainya, kemudian cenderung menimbulkan suasana tidak kondusif. "Banyaknya pernyataan negatif dan ujaran kebencian yang dimunculkan di ruang publik membuat antarelemen masyarakat menjadi tegang," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, banyaknya kampanye negatif, ujaran kebencian, dan hoax, membuat ruang publik menjadi penuh dengan wacana yang tidak substansial dan "nyinyir".

Dalam konteks menjaga persatuan bangsa, menurut dia, melontarkan pernyataan negatif, ujaran kebencian, dan hoax, menjadi seperti hal yang lumrah di ruang publik. "Bahkan, di kalangan elite pun terjadi saling melontarkan kampanye negatif," katanya.

Melalui momentum hari pahlawan pada tahun ini, menurut Basarah, hendaknya bangsa Indonesia dapat bersatu dan dapat menedalani perjuangan para pahlawan untuk sama-sama menjaga persatuan bangsa.