Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku tak mau reaktif terhadap kabar palsu atau hoaks yang menimpa dirinya termasuk kementerian yang dipimpinnya. "Maka dalam hal tertentu soal hoaks saya tidak konfrontatif," kata Lukman dalam diskusi "Kemenag di Mata Media" di Jakarta, Jumat malam.

Dia mengatakan hoaks memang harus dilawan tetapi sebaiknya direspon secara tenang dan seksama. Terlebih terdapat hoaks yang memang berupaya untuk memicu kegaduhan.

"Di era keterbukaan seperti saat ini, hoaks, plintiran harus disikapi dengan pendekatan sebagaimana agama harus dibawakan secara persuasif, humanis dan melalui kesantunan," kata dia.

Kementerian Agama sendiri berupaya membatasi diri untuk merespon hoaks yang beredar jika memang pejabatnya tidak memiliki kemampuan menjelaskan secara utuh tentang suatu hal. Berbeda halnya, kata dia, jika pejabat Kemenag terkait memiliki kemampuan merespon dengan baik kabar hoaks itu sehingga mampu menjelaskan suatu persoalan secara lengkap dan sesuai konteks. Dengan begitu, pernyataan merespon hoaks tidak justru memicu kondisi yang lebih gaduh.

Meski demikian, Lukman menegaskan Kemenag bukan kementerian yang tertutup terhadap publik. Hanya saja otoritas Kemenag akan berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik, terutama kepada media sehingga tidak memicu perpecahan bahkan mengadudomba.

Menag mengatakan kegaduhan akibat hoaks bisa karena beragam sebab seperti karena ketidaktahuan, tidak jelas informasinya termasuk kabar-kabar yang perlu konfirmasi serta penjelasan. Dia mengakui beberapa unsur Kemenag memang tidak memiliki kecakapan yang baik dalam membuat pernyataan ke publik. Kendati demikian,

Kemenag berupaya memperbaiki diri agar terus dapat memeratakan kecakapan pejabatnya dalam mempublikasikan program-program kementerian. "Ini era yang berubah. Perbuatan baik harus dikabarkan. Perlu peningkatan agar kami dapat menjadi public relation yang baik," kata dia.*


Baca juga: Menag buka Simposium Internasional Kehidupan Keagamaan

Baca juga: Menag ajak berpolitik berlandaskan nilai universal agama