Pemerintah serahkan Rp191 miliar untuk rekonstruksi sekolah NTB
7 November 2018 13:36 WIB
Sejumlah siswa belajar di tenda sekolah darurat di SDN 1 Guntur Macan Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Jumat (28/9). Menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat ada 158 gedung SD yang rusak akibat gempa di wilayah Lombok Barat dan 12 diantaranya rusak berat. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/aww.
Mataram (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan dana Rp191,38 miliar ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk merekonstruksi sebagian sekolah yang rusak akibat serangkaian gempa bumi yang mengguncang sebagian wilayah itu pada Juli dan Agustus.
Didampingi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB Minhajul Ngabidin, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hammid Muhammad secara simbolis menyerahkan bantuan dana tersebut kepada perwakilan pemerintah provinsi, bupati/wali kota, serta sekolah terdampak bencana di Mataram, Rabu.
Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang rusak ringan hingga sedang akibat gempa di tujuh kabupaten/kota di NTB.
Dalam hal ini, alokasi anggaran untuk perbaikan kembali sekolah di Lombok Barat sebesar Rp20,38 miliar, Kota Mataram sebesar Rp10,18 miliar, Kabupaten Lombok Tengah Rp29,27 miliar, Lombok Timur Rp24,35 miliar, Lombok Utara Rp18,71 miliar, Sumbawa Rp20,07 miliar, dan Sumbawa Barat Rp11,71 miliar.
"Kami memenuhi janji bagi semua sekolah yang terdampak. Semoga dengan anggaran tersebut ada penyelesaian dan bisa merevitalisasi kondisi sekolah di NTB," kata Hammid.
Hammid mengatakan pelaksanaan rekonstruksi sekolah akan dilakukan secara swakelola oleh pengelola sekolah dengan mengangkat konsultan teknis secara mandiri.
"Belajar dari berbagai pengalaman, satu hal yang harus selalu ingatkan, bahwa bangkitnya suatu daerah ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Bantuan dari luar itu sifatnya sporadis. Datang dan pergi. Ini yang harus terus digaungkan kepada seluruhnya agar kita bangkit semua," kata Hammid
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengapresiasi kecepatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespons kebutuhan untuk membangun kembali sekolah yang rusak akibat bencana.
"Kami jadi ada modal untuk mendesak kementerian lain untuk melakukan hal yang sama," kata Fauzan, yang menyatakan sudah mendesak Kementerian Kesehatan memperhatikan tenaga kesehatan yang terkena dampak gempa.
Gempa bumi telah menyebabkan 606 sekolah dengan 3.051 ruang kelas rusak di NTB.
Rekonstruksi sekolah-sekolah yang rusak berat akibat gempa akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sementara rekonstruksi bangunan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan serta Pendidikan Khusus/Layanan Khusus yang rusak dalam penanganan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
Baca juga:
Wapres instruksikan percepatan rekonstruksi pascabencana Lombok
Mendikbud minta sumbangan untuk membangun sekolah di NTB
Memulihkan sekolah pascagempa Lombok
Didampingi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB Minhajul Ngabidin, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hammid Muhammad secara simbolis menyerahkan bantuan dana tersebut kepada perwakilan pemerintah provinsi, bupati/wali kota, serta sekolah terdampak bencana di Mataram, Rabu.
Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang rusak ringan hingga sedang akibat gempa di tujuh kabupaten/kota di NTB.
Dalam hal ini, alokasi anggaran untuk perbaikan kembali sekolah di Lombok Barat sebesar Rp20,38 miliar, Kota Mataram sebesar Rp10,18 miliar, Kabupaten Lombok Tengah Rp29,27 miliar, Lombok Timur Rp24,35 miliar, Lombok Utara Rp18,71 miliar, Sumbawa Rp20,07 miliar, dan Sumbawa Barat Rp11,71 miliar.
"Kami memenuhi janji bagi semua sekolah yang terdampak. Semoga dengan anggaran tersebut ada penyelesaian dan bisa merevitalisasi kondisi sekolah di NTB," kata Hammid.
Hammid mengatakan pelaksanaan rekonstruksi sekolah akan dilakukan secara swakelola oleh pengelola sekolah dengan mengangkat konsultan teknis secara mandiri.
"Belajar dari berbagai pengalaman, satu hal yang harus selalu ingatkan, bahwa bangkitnya suatu daerah ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Bantuan dari luar itu sifatnya sporadis. Datang dan pergi. Ini yang harus terus digaungkan kepada seluruhnya agar kita bangkit semua," kata Hammid
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengapresiasi kecepatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespons kebutuhan untuk membangun kembali sekolah yang rusak akibat bencana.
"Kami jadi ada modal untuk mendesak kementerian lain untuk melakukan hal yang sama," kata Fauzan, yang menyatakan sudah mendesak Kementerian Kesehatan memperhatikan tenaga kesehatan yang terkena dampak gempa.
Gempa bumi telah menyebabkan 606 sekolah dengan 3.051 ruang kelas rusak di NTB.
Rekonstruksi sekolah-sekolah yang rusak berat akibat gempa akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sementara rekonstruksi bangunan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan serta Pendidikan Khusus/Layanan Khusus yang rusak dalam penanganan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
Baca juga:
Wapres instruksikan percepatan rekonstruksi pascabencana Lombok
Mendikbud minta sumbangan untuk membangun sekolah di NTB
Memulihkan sekolah pascagempa Lombok
Pewarta: Awaludin
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
Tags: