"Sebenarnya, intinya adalah percepatan. Setiap hari hanya bisa produksi 40 komponen rumah, saya minta naikkan menjadi 300 (komponen) satu hari, baru bisa mengejar waktu selesai dalam waktu enam bulan," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Rentetan gempa bumi yang melanda Lombok pada 29 Juli lalu menyebabkan kerusakan bangunan pada 167 ribu unit rumah, 1.194 sekolah, 321 fasilitas kesehatan, dan 1.091 rumah ibadah, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dana yang telah dianggarkan oleh Pemerintah melalui APBN untuk rekonstruksi Lombok mencapai Rp1 triliun dan menurut Wapres angka tersebut masih bertambah sesuai dengan kebutuhan.
"Dana yang disalurkan sudah Rp1 triliun, masih butuh lagi. Tapi sudah mulai pembangunan, dan itu dibutuhkan percepatan," kata JK.
Wapres JK selaku Komandan Penanganan Bencana berharap rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di Lombok dapat selesai pada Maret 2019, lebih cepat enam bulan dari target sebelumnya yaitu selama satu tahun sejak terjadinya gempa, atau pada Juli 2019.
Kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi perhatian, karena ada batasan orang bisa hidup dan beraktivitas di tempat pengungsian. Menurut Wapres, apabila masyarakat hidup di pengungsian lebih dari enam bulan, maka akan mulai timbul masalah kesehatan dan juga masalah sosial.
“Pemerintah Daerah beserta segenap pihak yang terlibat harus membuat time schedule dan menetapkan target kapan semua harus selesai. Diharapkan Maret 2019 sudah selesai semua sehingga masyarakat dapat kembali menempati rumahnya masing-masing,” katanya.
Kebutuhan produksi aplikator rumah tahan gempa juga harus dihitung kembali, sehingga jumlah produksi dapat disesuaikan. Selain itu, keterlibatan mahasiswa tehnik juga harus dimaksimalkan untuk mempercepat pembangunan hunian baru bagi masyarakat.*
Baca juga: ACT membangun "kampung orang baik" di Lombok
Baca juga: Warga Lombok Utara mulai bangun huntara