Fuzhou, Tiongkok (ANTARA News) - Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri mengatakan diplomasi ekonomi yang dilakukan Tiongkok, selaku raksasa ekonomi dunia yang baru, sangat potensial berperan membangun perdamaian dunia.

"Saya berharap dan mendukung Tiongkok untuk melaksanakan diplomasi kebebasan ekonomi," ujar Megawati dalam orasi ilmiah seusai menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) bidang diplomasi ekonomi dari Fujian Normal University, di Fuzhou, Tiongkok, Senin.

Putri Proklamator RI Bung Karno itu menyampaikan melalui diplomasi kebebasan ekonomi, Tiongkok dapat menyingkirkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh sistem ekonomi liberal.

Sebab, kata dia, saat ini dunia menghadapi berbagai persoalan seperti kelaparan, pengangguran, terorisme, perdagangan manusia dan narkotika, pemanasan global, konflik antarnegara dan lain sebagainya.

Menurutnya, Tiongkok dapat mengambil peran dalam diplomasi ekonomi, sebab kehadiran Tiongkok dibutuhkan dalam menghadapi rumitnya masalah dunia tersebut

"Dunia membutuhkan Tiongkok sehingga kekuatan ekonomi Tiongkok menjadi kekuatan nyata dunia," kata dia.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menyatakan dirinya meyakini bahwa diplomasi kebebasan ekonomi, jika dilaksanakan secara konsisten oleh Tiongkok, dapat menjadi jawaban bagi permasalahan dunia.

Megawati meyakini bahwa Pemerintah dan Rakyat Tiongkok juga tidak setuju dengan praktik-praktik ekonomi yang tak berbelas kasih. Hal ini tercermin dari tekad Pemerintah RRT di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

Megawati mengutip peristiwa penutupan sidang pertama Kongres Rakyat Nasional ke-13 di Beijing pada 20 Maret 2018 dimana pada kesempatan itu Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa Tiongkok tidak akan pernah membangun dan berkembang dengan mengorbankan kepentingan bangsa-bangsa lain.

Dengan kata lain, kata Megawati, ekonomi Tiongkok yang meningkat bukanlah sebuah isyarat atas munculnya perang dagang.

Baginya, paradigma "perang" dalam ekonomi adalah sebuah cerminan dari liberalisme. Sementara Tiongkok saat ini, diyakininya tak sedang memainkan "perang" dalam konteks itu.