Indonesia usul jadi Pusat Peningkatan Kapasitas Regional penanganan sampah
2 November 2018 15:16 WIB
Ketua Kelompok Kerja atau penyusun komite Deklarasi Bali Makarim Wibisono dalam Intergovernmental Review (IGR) ke-4 Global Program of Action Penanggulangan Pencemaran Laut dari Aktivitas-aktivitas Berbasis Darat di Nusa Dua, Bali, Kamis malam (1/11/2018). (ANTARANews/Virna P Setyorini)
Nusa Dua, Bali (Antaranews) - Indonesia mengusulkan diri menjadi Pusat Peningkatan Kapasitas Regional penanganan dan pengolahan sampah dalam Intergovernmental Review (IGR) ke-4 untuk Global Program of Action (GPA) Penanggulangan Pencemaran Laut dari Aktivitas-aktivitas Darat.
Ketua Kelompok Kerja atau penyusun komite Deklarasi Bali dalam IGR-4 Makarim Wibisono di Nusa Dua, Bali, Jumat, mengatakan jika usulan regional capacity center untuk pengolahan dan pengelolaan sampah ini disetujui tentu Indonesia bisa memberi kesempatan kota-kota di luar Jawa mengikuti best practice yang ada.
“Kita bisa tukar menukar ahli karena teknologinya cepat berubah. Jadi kalau kita punya Pusat Penguatan Kapasitas Regional ini, bisa jadi tempat tukar menukar pengalaman,” ujar dia.
Dan selanjutnya, Makarim mengatakan dengan menjadi Pusat Penguatan Kapasitas Regional tentu bisa menarik dana dari badan-badan internasional untuk persoalan polusi air laut.
Terkait dukungan finansial dalam IGR-4 GPA, ia mengatakan banyak negara-negara yang bersedia untuk mendanai aksi penanganan dan pengolahan sampah atau limbah agar tidak mencemari laut.
“Bahkan pimpinan UNEP (United Nation Environment Programme) diajak ke Bewono, Surabaya. Di sana ternyata menggunakan ulat khusus untuk memakan sampah,” ujar dia.
Jadi sebenarnya, menurut dia, Indonesia tidak hanya “ngomong” saja tapi sudah menterjemahkan rencana-rencana dalam aksi.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga mengatakan posisi Indonesia mendukung agar IGR GPA untuk mengatasi pencemaran laut berbasis lahan ini tetap dilanjutkan.
Bahkan, dirinya mendorong agar PBB merestui Indonesia menjadi regional capacity center untuk persoalan yang menjadi arus utama penyelesaian persoalan sampah plastik, pencemaran air dan nutrisi di perairan laut.
“Karena sebenarnya best practice banyak di Indonesia. Tapi saya bilang harus sistematis, jadi kalau pemerintah melangkah dengan referensi sistematis kan bagus,” lanjutnya.
Baca juga: Agenda antarpemerintah negara atasi pencemaran laut dilanjutkan
Baca juga: 2.327 tukik dilepas di Pantai Saba, Bali
Ketua Kelompok Kerja atau penyusun komite Deklarasi Bali dalam IGR-4 Makarim Wibisono di Nusa Dua, Bali, Jumat, mengatakan jika usulan regional capacity center untuk pengolahan dan pengelolaan sampah ini disetujui tentu Indonesia bisa memberi kesempatan kota-kota di luar Jawa mengikuti best practice yang ada.
“Kita bisa tukar menukar ahli karena teknologinya cepat berubah. Jadi kalau kita punya Pusat Penguatan Kapasitas Regional ini, bisa jadi tempat tukar menukar pengalaman,” ujar dia.
Dan selanjutnya, Makarim mengatakan dengan menjadi Pusat Penguatan Kapasitas Regional tentu bisa menarik dana dari badan-badan internasional untuk persoalan polusi air laut.
Terkait dukungan finansial dalam IGR-4 GPA, ia mengatakan banyak negara-negara yang bersedia untuk mendanai aksi penanganan dan pengolahan sampah atau limbah agar tidak mencemari laut.
“Bahkan pimpinan UNEP (United Nation Environment Programme) diajak ke Bewono, Surabaya. Di sana ternyata menggunakan ulat khusus untuk memakan sampah,” ujar dia.
Jadi sebenarnya, menurut dia, Indonesia tidak hanya “ngomong” saja tapi sudah menterjemahkan rencana-rencana dalam aksi.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga mengatakan posisi Indonesia mendukung agar IGR GPA untuk mengatasi pencemaran laut berbasis lahan ini tetap dilanjutkan.
Bahkan, dirinya mendorong agar PBB merestui Indonesia menjadi regional capacity center untuk persoalan yang menjadi arus utama penyelesaian persoalan sampah plastik, pencemaran air dan nutrisi di perairan laut.
“Karena sebenarnya best practice banyak di Indonesia. Tapi saya bilang harus sistematis, jadi kalau pemerintah melangkah dengan referensi sistematis kan bagus,” lanjutnya.
Baca juga: Agenda antarpemerintah negara atasi pencemaran laut dilanjutkan
Baca juga: 2.327 tukik dilepas di Pantai Saba, Bali
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2018
Tags: