Menteri Inggris tentang dunia berhadapan dengan kelompok pemecah-belah umat beragama
30 Oktober 2018 22:39 WIB
Menteri Negara urusan Persemakmuran dan PBB Inggris, Lord Tariq Ahmad (kiri), memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Menteri Agama, Lukman Saifuddin (kedua kiri), didampingi Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik (kanan), di Jakarta, Selasa (30/10/2018). (ANTARA News/Yashinta Difa)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara urusan Persemakmuran dan PBB Inggris, Lord Tariq Ahmad, menilai dunia sedang menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah umat beragama.
Dalam pertemuan dengan Menteri Agama, Lukman Saifuddin, di Jakarta, Selasa, Lord Ahmad menjelaskan tantangan itu tidak hanya dihadapi Indonesia dengan terjadinya serangan bom di sejumlah gereja, tetapi juga di Inggris berupa kebangkitan kebencian terhadap umat Yahudi dan gerakan anti-muslim.
"Kami sangat memperhatikan serangan terhadap gereja Kristen di Indonesia, tetapi jangan pernah salahkan agama. Tidak ada agama di dunia yang membenarkan serangan terhadap umat beragama lain," kata dia.
Utusan khusus perdana menteri Inggris untuk kebebasan beragama itu menekankan betapa penting persatuan dalam prinsip kemanusiaan untuk melawan kelompok-kelompok yang mencoba memecah belah masyarakat dengan mengatasnamakan agama atau keyakinan tertentu.
Indonesia, menurut dia, adalah negara muslim terbesar di dunia yang mampu menghormati hak-hak individu untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya.
Nilai-nilai toleransi dan pluralisme ini penting untuk terus dijaga, dan ditularkan kepada bangsa lain.
"Kami yakin dengan bekerjasama dan saling berbagi pengalaman, kita dapat menghadapi tantangan dan mewujudkan visi pluralisme untuk generasi masa depan," kata Lord Ahmad.
Pemerintah dalam hal ini, harus melakukan langkah strategis bukan hanya berbentuk kecaman terhadap serangan atas umat agama tertentu tetapi juga aksi nyata untuk membangun masyarakat yang inklusif.
Pemerintah wajib menjamin keamanan dan hak-hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya, dan menghormati kepercayaan mereka sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku.
Sependapat dengan Lord Ahmad, Saifuddin juga menyoroti kepentingan dialog dan kerja sama antarumat beragama untuk menghadapi tantangan bersama seperti radikalisme dan ekstremisme.
"Jadi intinya kita harus bekerjasama agar agama tidak dibajak orang-orang tertentu untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi bagaimana mengedepankan sisi-sisi substansi dan ekstensi agama yang memanusiakan manusia, dan menyejahterakan antarsesama kita," ujar dia.
Baca juga: Inggris akui ulama perempuan Indonesia berperan dalam perdamaian
Baca juga: Uni Eropa harapkan Indonesia pertahankan toleransi dan pluralisme
Dalam pertemuan dengan Menteri Agama, Lukman Saifuddin, di Jakarta, Selasa, Lord Ahmad menjelaskan tantangan itu tidak hanya dihadapi Indonesia dengan terjadinya serangan bom di sejumlah gereja, tetapi juga di Inggris berupa kebangkitan kebencian terhadap umat Yahudi dan gerakan anti-muslim.
"Kami sangat memperhatikan serangan terhadap gereja Kristen di Indonesia, tetapi jangan pernah salahkan agama. Tidak ada agama di dunia yang membenarkan serangan terhadap umat beragama lain," kata dia.
Utusan khusus perdana menteri Inggris untuk kebebasan beragama itu menekankan betapa penting persatuan dalam prinsip kemanusiaan untuk melawan kelompok-kelompok yang mencoba memecah belah masyarakat dengan mengatasnamakan agama atau keyakinan tertentu.
Indonesia, menurut dia, adalah negara muslim terbesar di dunia yang mampu menghormati hak-hak individu untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya.
Nilai-nilai toleransi dan pluralisme ini penting untuk terus dijaga, dan ditularkan kepada bangsa lain.
"Kami yakin dengan bekerjasama dan saling berbagi pengalaman, kita dapat menghadapi tantangan dan mewujudkan visi pluralisme untuk generasi masa depan," kata Lord Ahmad.
Pemerintah dalam hal ini, harus melakukan langkah strategis bukan hanya berbentuk kecaman terhadap serangan atas umat agama tertentu tetapi juga aksi nyata untuk membangun masyarakat yang inklusif.
Pemerintah wajib menjamin keamanan dan hak-hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya, dan menghormati kepercayaan mereka sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku.
Sependapat dengan Lord Ahmad, Saifuddin juga menyoroti kepentingan dialog dan kerja sama antarumat beragama untuk menghadapi tantangan bersama seperti radikalisme dan ekstremisme.
"Jadi intinya kita harus bekerjasama agar agama tidak dibajak orang-orang tertentu untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi bagaimana mengedepankan sisi-sisi substansi dan ekstensi agama yang memanusiakan manusia, dan menyejahterakan antarsesama kita," ujar dia.
Baca juga: Inggris akui ulama perempuan Indonesia berperan dalam perdamaian
Baca juga: Uni Eropa harapkan Indonesia pertahankan toleransi dan pluralisme
Pewarta: Yashinta Pramudyani
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
Tags: