Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan alasan Pemerintah mengubah status Jembatan Nasional Surabaya Madura (Suramadu) menjadi jalan non-tol adalah untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura.

"Madura kan dianggap ada keterlambatan dalam pembangunan, (jadi) dia harus dikasih insentif supaya maju. (Penggratisan) Itu juga untuk memajukan Madura supaya ekonomi Madura lebih hidup," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Pembangunan Jembatan Nasional Suramadu pada 20 Agustus 2003 dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Madura dengan mempermudah jalur perdagangan dari semula melalui kapal menjadi jalan darat.

Namun, sejak jembatan terpanjang di Indonesia itu diresmikan pada 10 Juni 2009 hingga saat ini, Wapres mengatakan Pemerintah tidak melihat ada perkembangan signifikan dalam hal perekonomian di Pulau Madura.

"Malah di situ ada direncanakan dulu 'industrial estate' di bagian Madura tapi sampai sekarang belum ada industri yang mau. Ini salah satu cara untuk memudahkan mobilitas di Madura, ya dengan membebaskan itu, jadi sama dengan jalan raya biasa," jelas Wapres Kalla.

Sebelumnya, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penjelasan Presiden Joko Widodo atas keputusannya menggratiskan Jembatan Nasional Suramadu tersebut.

Menurut SBY, banyak pihak mempertanyakan kenapa hanya Jembatan Nasional Suramadu yang dibebaskan dari pembiayaan, sementara fasilitas jalan tol lain masih dikenai biaya.

"Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta (Tol) Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya sehingga bisa membantu rakyat," kata SBY.

Baca juga: SBY minta Jokowi jelaskan alasan menggratiskan Suramadu
Baca juga: Pemerintah ambil alih pemeliharaan Jembatan Suramadu