Indonesia ajak negara kepulauan kerja sama hadapi dampak iklim
29 Oktober 2018 14:27 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin (29/10/2018). (ANTARA FOTO/mediaOOC2018/Prasetia Fauzani)
Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara pulau dan kepulauan bekerja sama mencegah dan menghadapi dampak perubahan iklim menjelang penyelenggaraan Forum Negara-negara Pulau dan Kepulauan pada 1-2 November di Manado, Sulawesi Utara.
"Semangat kerja sama yang terbukti dalam persiapan ini akan menjadi lebih penting karena Forum AIS (Archipelagic and Island States/AIS) membahas tantangan bersama. Isu-isu yang dihadapi negara pulau dan kepulauan tidak mengenal perbatasan. Perubahan iklim, bencana alam, polusi, dan limbah laut merupakan ancaman umum, dan hal-hal tersebut membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan keadaan negara-negara kita yang unik, " kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Pandjaitan di Bali, Senin.
Luhut menekankan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah aksi global untuk mencegah dan menanggulangi dampak buruk perubahan iklim dan Luhut berharap Forum AIS dapat mengatalisasi pemikiran dan menghasilkan solusi cerdas dan inovatif untuk itu.
Ia mencontohkan dalam hal pendanaan, penerbitan Green Sukuk atas kerja sama pemerintah Indonesia dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Program/UNDP) telah membantu Indonesia menggalang sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
"Model Blended Finance (pembiayaan campuran) adalah salah satunya. Kami telah meluncurkan Indonesia SDG One yang bertujuan untuk menghasilkan lebih dari dua miliar dolar AS pendanaan untuk proyek-proyek yang terkait dengan SDG. Menurut kami, bantuan gabungan global yang tersedia saat ini untuk mengatasi dampak perubahan iklim adalah sekitar 150 miliar dolar AS sementara yang dibutuhkan mendekati 9 triliun dolar AS. Karena itulah masih banyak yang harus kita lakukan," katanya.
Luhut mengatakan tahun depan pemerintah berencana mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membangun jaringan antara perusahaan-perusahaan rintisan, akademisi, pemimpin bisnis, mahasiswa, wirausahawan muda, dan masyarakat sipil dengan tujuan mengumpulkan gagasan dan masukan mengenai upaya menghadapi dampak perubahan iklim.
Para pejabat dari 20 negara telah melakukan pertemuan-pertemuan menjelang Forum Negara Pulau dan Kepulauan. Peserta Forum AIS mencakup 46 negara termasuk Indonesia, Singapura, Palau, Maurutius, Saint dan Nevis, Selandia Baru, dan Inggris.
Baca juga:
UNDP: negara kepulauan hadapi tantangan lindungi laut
Luhut tidak ingin negara pulau-kepulauan diabaikan
"Semangat kerja sama yang terbukti dalam persiapan ini akan menjadi lebih penting karena Forum AIS (Archipelagic and Island States/AIS) membahas tantangan bersama. Isu-isu yang dihadapi negara pulau dan kepulauan tidak mengenal perbatasan. Perubahan iklim, bencana alam, polusi, dan limbah laut merupakan ancaman umum, dan hal-hal tersebut membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan keadaan negara-negara kita yang unik, " kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Pandjaitan di Bali, Senin.
Luhut menekankan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah aksi global untuk mencegah dan menanggulangi dampak buruk perubahan iklim dan Luhut berharap Forum AIS dapat mengatalisasi pemikiran dan menghasilkan solusi cerdas dan inovatif untuk itu.
Ia mencontohkan dalam hal pendanaan, penerbitan Green Sukuk atas kerja sama pemerintah Indonesia dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Program/UNDP) telah membantu Indonesia menggalang sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
"Model Blended Finance (pembiayaan campuran) adalah salah satunya. Kami telah meluncurkan Indonesia SDG One yang bertujuan untuk menghasilkan lebih dari dua miliar dolar AS pendanaan untuk proyek-proyek yang terkait dengan SDG. Menurut kami, bantuan gabungan global yang tersedia saat ini untuk mengatasi dampak perubahan iklim adalah sekitar 150 miliar dolar AS sementara yang dibutuhkan mendekati 9 triliun dolar AS. Karena itulah masih banyak yang harus kita lakukan," katanya.
Luhut mengatakan tahun depan pemerintah berencana mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membangun jaringan antara perusahaan-perusahaan rintisan, akademisi, pemimpin bisnis, mahasiswa, wirausahawan muda, dan masyarakat sipil dengan tujuan mengumpulkan gagasan dan masukan mengenai upaya menghadapi dampak perubahan iklim.
Para pejabat dari 20 negara telah melakukan pertemuan-pertemuan menjelang Forum Negara Pulau dan Kepulauan. Peserta Forum AIS mencakup 46 negara termasuk Indonesia, Singapura, Palau, Maurutius, Saint dan Nevis, Selandia Baru, dan Inggris.
Baca juga:
UNDP: negara kepulauan hadapi tantangan lindungi laut
Luhut tidak ingin negara pulau-kepulauan diabaikan
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
Tags: