Surabaya (ANTARA News) - Calon Presiden RI nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) meminta tim kampanyenya memperkuat kemampuan menjelaskan sejumlah isu penting kepada masyarakat.

"Intinya, seluruh tim kampanye, baik nasional maupun di daerah, harus bisa menjelaskan program-program yang telah kita kerjakan," kata Jokowi usai memberi pengarahan dalam Rakernas TKN Jokowi-Ma'ruf Amin di Surabaya, Minggu, yang tertutup bagi wartawan.

Misalnya, kata Jokowi, berkaitan dengan infrastruktur, pembangunan bandara, pelabuhan, jalan tol, bendungan, waduk, tim kampanye bisa menjelaskan kegunaannya, dan ke depannya akan seperti apa.

Jokowi juga meminta tim kampanye bisa menjelaskan mengenai program-program yang langsung menyentuh pada rakyat, seperti program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, pembagian sertifikat, reforma agraria, dan perhutanan sosial.

"Jadi, harus bisa menjelaskan," kata Jokowi.

Program lainnya yang harus dikuasai oleh tim sukses adalah yang berkaitan dengan Dana Desa, dan nantinya akan ada program Dana Kelurahan.

Ia juga meminta tim kampanye memiliki kemampuan menjawab kampanye hitam dan negatif yang diarahkan kepada pihaknya. Misal isu antek asing dan aseng, Jokowi meminta agar bisa dipertanyakan soal di mana 'keantekasingan dan keantekasengan dari Jokowi'.

"Jawab juga mengenai misalnya Blok Mahakam yang sudah 100 persen kita berikan kepada Pertamina, Blok Rokan yang sebelumnya dimiliki Chevron juga sudah dimenangkan Pertamina, Freeport yang sudah head of agreement dan sales-purchase of agreement, sudah. Itu yang tadi saya sampaikan," bebernya.

Begitupun soal isu 'Jokowi PKI', yang diharapnya bisa dijelaskan secara sederhana oleh para anggota tim kampanye. Harapan Jokowi, rakyat mengetahui yang sebenarnya, dan bahwa semua kabar bohong itu sebagai fitnah.

"Kemudian juga yang berkaitan dengan tenaga kerja asing yang sebetulnya seperti apa sih, harus bisa menjelaskan. Karena ini yang diserang kan itu-itu terus," tandas Jokowi.

Jokowi menekankan agar tim kampanyenya tidak membalas kampanye hitam maupun kampanye negatif dengan cara yang sama.