Manado (ANTARA News) - Pemerintah mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat melalui kegiatan wirausaha yang didukung dengan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, momentum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi saat ini harus diperkuat dengan menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

"Mental dan pola pikir masyarakat perlu diubah dari pola pikir yang sederhana hanya pada pemenuhan kebutuhan saja menjadi lebih memiliki jiwa wirausaha," ujar Sesmenko dalam acara Rembuk Nasional "Kemandirian Ekonomi untuk Indonesia Maju" di Manado, Sabtu

Demi terciptanya perubahan pola pikir tersebut, pemerintah pun menjalankan berbagai kebijakan yang mendorong kemandirian masyarakat. Sebagai contoh adalah peningkatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat.

Sejak Januari 2018, suku bunga KUR egektif per tahun telah diturunkan menjadi 7 persen dari semula 9 persen. Selain itu, target porsi penyaluran juga diprioritaskan ke sektor-sektor produksi seperti pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

"Contoh untuk sektor kehutanan, kemandirian ekonomi juga kami dorong melalui percepatan proses pengurusan dan pembagian izin hutan sosial yang lebih cepat dan tepat sasaran sebagai bagian dari reforma agraria, sehingga kemudian aset tersebut dapat digunakan oleh rakyat sebagai modal menciptakan sumber ekonomi yang mandiri dan produktif serta berkelanjutan," ujar Susiwijono.

Contoh yang sudah terlaksana lainnya adalah melalui kebijakan penyederhanaan dan perpanjangan masa berlaku Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk UMKM, serta pemberian subsidi biaya sertifikasi SVLK dan biaya penilikan (surveillance) bahkan arahnya bukan subsidi lagi, namun ingin membuat tidak perlu membayar, serta pemberian pelatihan dan pendampingan bagi UMKM.

Selain itu pemerintah terus melanjutkan kebijakan di bidang vokasi untuk menciptakan kapasitas SDM melalui pelatihan dan training dan vokasi yang terstandarisasi dengan baik yang dituangkan dalam roadmap kebijakan pengembangan vokasi di Indonesia tahun 2017-2025.

Sebagai contoh yaitu dilaksanakannya proyek percontohan (pilot project) kurikulum SMK Kopi pertama di Jawa Barat. Pendidikan ini diharapkan akan menghasilkan SDM yang mumpuni secara komprehensif, dari hulu ke hilir dalam hal kopi, yang sangat relevan dengan tren saat ini di seluruh dunia.

"Kebijakan seperti ini akan sangat bermanfaat baik bagi angkatan kerja untuk masuk ke dunia usaha maupun untuk menjadi calon wirausahawan ekonomi skala kecil dan menengah," kata Susiwijono.

Pemerintah juga terus membangun infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN untuk meningkatkan konektivitas menurunkan biaya ekonomi. Mengutip pernyataan Presiden, kemudahan perizinan dan infrastruktur yang memadai menjadi kunci untuk kita dapat tinggal landas menuju masa depan yang lebih baik.

Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur non-fisik seperti Kawasan Indsutri, Kawasan Ekonomi Khusus dan sistem yang memudahkan masyarakat dalam perizinan untuk berusaha, yakni Online Single Submission (OSS). OSS sebagai satu portal nasional (oss.go.id) yang telah operasional dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha mengeluarkan satu identitas perizinan berusaha (NIB), dan satu format perizinan berusaha (Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial) secara elektronik.

Baca juga: Soal Pertemuan IMF, Indonesia jauh lebih efisien