Ankara, Turki (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Turki mengharapkan pemerintah yang kuat akan dibentuk di Irak setelah pemilihan umum di sana.

"Pembangunan kembali Irak itu penting. Kami (Turki) adalah negara yang paling tulus. Kami menjanjikan pinjaman lima miliar dolar AS (buat Irak). Ketegasan kami akan menguntungkan dari uang ini melalui penanaman modal, perdagangan dan dengan melakukan berbagai proyek (di sana)," kata Cavusoglu, sebagaimana dikutip kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis. Ia menambahkan Irak mesti melanjutkan perang melawan teror.

"Sekarang, sebagai NATO, kami akan melatih pasukan keamanan Irak," katanya. Ditambahkannya, seorang perwira senior militer akan memberi sumbangan buat misi tersebut.

"Kegiatan kami akan mendorong kemampuan pasukan keamanan Irak. Da`esh masih ada di wilayah itu. Perang melawan PKK juga penting," kata Cavusoglu.

Dalam kegiatan terornya selama lebih dari 30 tahun terhadap Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa-- telah bertanggung-jawab atas kematian lebih dari 400.000 orang, termasuk perempuan dan anak kecil.

Menteri luar negeri tersebut mengatakan kerja sama antara Pemerintah Sentral Irak serta Pemerintah Regional Kurdi (KRG) dan Turki juga penting.

Cavusoglu mengatakan Turki ingin membuka kembali Konsulat Turki di kota besar Irak --Mosul dan Basra, serta Kirkuk.

Sementara itu, Cavusoglu juga berbicara mengenai hubungan yang tegang antara Turki dan Israel dan mengatakan Israel harus melakukan tindakan bagi normalisasi hubungan.

Pada Desember, Presiden AS Donald Trump memicu kemarahan dunia, setelah mengungkapkan rencana untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem dan mengumumkan kota itu sebagai ibu kota Israel serta berikrar akan memindahkan kedutaan besar Washington ke kota tersebut.

Pemindahan kedutaan besar itu dilakukan berbarengan dengan peringatan ke-70 berdirinya Israel pada 1948 --peristiwa yang oleh rakyat Palestina dinamakan "Nakba" atau "Bencana".

Pada pertengahan Mei, Turki telah menarik duta besar di Telv Aviv, Israel, dan Washington untuk konsultasi.

Jerusalem tetap menjadi pusat konflik Timur Tengah; rakyat Palestina menginginkan Jerusalem Timur --yang diduduki oleh Israel sejak 1967-- sebagai ibu kota negara Palestina merdeka.

"Sayangnya Israel melanjutkan permukiman tidak sahnya. Sayangnya, keputusan AS mendorong Israel mengenai permukiman ini," kata menteri luar negeri Turki tersebut.

Turki akan terus mendukung Palestina dalam masalah itu, ia menambahkan.

Baca juga: Barham Salih dinyatakan sebagai presiden baru Irak
Baca juga: Presiden baru Irak tunjuk Adel Abdul Mahdi jadi perdana menteri


Editor: Chaidar Abdullah