Baghdad (ANTARA News) - Tokoh Syiah kondang di Irak, Muqtada As-Sadr, pada Rabu (24/10) menolak pemungutan suara rahasia di Parlemen mengenai susunan Kabinet baru.

"Orang ingin memperbarui sistem melalui pemerintah yang jujur dengan teknokrat yang independen yang diawasi oleh calon perdana menteri tanpa tekanan dari partai atau blok," kata As-Sadr di akun Twitter.

Calon Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi dijawalkan pada Rabu untuk mengumumkan pemerintahnya dan programnya untuk disetuji oleh Parlemen, kata kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Anggota Parlemen Irak menyetujui sebagian daftar anggota Kabinet dan program yang diusulkan oleh Abdul-Mahdi, termasuk mantan menteri perminyakan sementara Thamer Ghadhban sebagai Menteri Perminyakan.

Anggota Parlemen kawakan dari Suku Kurdi, Fuad Hussein, diangkat sebagai Menteri Keuangan, kata beberapa anggota Parlemen. Parlemen dijadwalkan melakukan pemungutan suara buat sisa delapan menteri pada malam hari yang sama.

Pada awal Oktober, Barham Salih --yang baru terpilih sebagai Presiden Irak-- menugaskan Abdul-Mahdi untuk membentuk pemerintah baru.

Calon perdana menteri itu diduga didukung oleh tokoh spiritual Syiah Irak Ali As-Sistani.

Abdul-Mahdi telah menjadi menteir keuangan di pemerintah sementara dan menteri perminyakan dari 2014 sampai 2016.


Editor: Chaidar Abdullah