Jakarta (ANTARA News) - Rasio kewirausahaan Indonesia naik dalam empat tahun terakhir bahkan diyakini akan berada di atas lima persen sampai akhir tahun ini.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga pada acara paparan 4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema Kebudayaan dan Prestasi Bangsa, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Rabu, mengatakan sejumlah program yang dijalankan Kemenkop UKM telah berdampak terhadap meningkatnya rasio kewirausahaan.

"Tahun 2014, rasio kewirausahaan masih 1,4 persen, tahun 2016 naik menjadi 3,1 persen," katanya.

Ia menambahkan, kenaikan itu juga didukung adanya sinergi dengan seluruh stakeholder dari kementerian, gubernur, bupati dan walikota, hingga swasta.

"Saya yakin akhir 2018 ini rasio kewirausahaan akan berada di atas lima persen," katanya.

Kenaikan rasio kewirausahaan itu juga dianggap sebagai salah satu pencapaian yang layak diperhitungkan selama empat tahun kinerja Pemerintah Jokowi-JK khususnya pada sektor koperasi dan UKM.

Puspayoga mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM dalam empat tahun terakhir, menjadikan kewirausahaan sebagai agenda prioritas untuk mengejar ketertinggalan kewirausahaan Indonesia dari negara lain.

"Sebab, melalui kewirausahaan sangat penting menumbuhkan budaya ekonomi mandiri bagi masyarakat, bukan pencari kerja tetapi pencipta lapangan kerja," katanya.

Menteri Puspayoga yakin dan optimistis tingkat rasio kewirausahaan Indonesia tahun ini akan setara dan setingkat dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (tujuh persen), Malaysia (lima persen), dan Thailand (empat persen).

Sejumlah program dilakukan, yaitu Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan Gerakan Mahasiswa Pengusaha (GMP).
Lewat GMP dilaksanakan kerja sama dengan 59 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

Melalui dua gerakan ini, diberikan pelatihan bagi 117.864 mahasiswa, sarjana, dan generasi muda serta kelompok masyarakat strategis lainnya.

Selain itu memberikan fasilitasi modal bagi 9.687 wirausaha pemula.

Sejalan dengan itu, Puspayoga menambahkan, pihaknya mendukung penguatan UMKM agar berdaya saing, maka KUR menjadi salah satu prioritas untuk memudahkan UMKM mengakses kredit secara berkeadilan.

Dari target penyaluran KUR sebesar Rp123,6 triliun tahun 2018, per-September 2018 sudah tersalurkan sebesar Rp100,1 triliun kepada 3.797.547 orang.

Koperasi sebagai penyalur KUR juga akan ditingkatkan jumlahnya, setelah Kospin Jasa (Pekalongan) dan Kopdit Obor Mas (NTT).

"Ada satu lagi KSP asal Badung, Bali, yang juga telah siap menjadi penyalur KUR bagi ratusan ribu anggotanya yang banyak bergerak di sektor usaha pariwisata," kata Puspayoga.

Baca juga: Presiden ingin semangat wirausaha mahasiwa bangkit

Selain KUR, lanjut Menkop, pihaknya juga sudah berhasil mengakomodir keluhan pelaku KUMKM di seluruh Indonesia, dengan penurunan tarif PPh Final dari satu persen menjadi 0,5 persen bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki omzet bruto maksimal sebesar Rp4,8 miliar pertahun.