Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hingga akhir tahun ini Pemerintah tidak akan menerapkan kebijakan impor beras mengingat stok di Bulog masih mencukupi.

"Kita belum, tidak punya rencana sekarang, sama sekali, untuk mengimpor beras; karena tidak memenuhi syarat untuk itu. Stok Bulog sekitar 2,2 juta ton dan harga (pasaran) juga stabil," kata Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat terbatas tentang penyempurnaan metode penghitungan produksi beras di Kantor Wapres Jakarta, Senin.

JK menegaskan syarat untuk mengimpor beras adalah apabila stok beras di gudang Bulog hanya kurang dari 1 juta ton serta harga beras di pasaran meningkat 10 persen dari harga patokan.

"Sekarang, syarat itu tidak memenuhi. (Stok) 2,2 juta ton itu bagus, kemudian harga juga lebih stabil. Tidak akan impor. (Itu) Bukan alasan untuk mengimpor," tambahnya.

Sementara itu, Wapres merevisi data Kementerian Pertanian yang mengatakan target produksi gabah kering giling (GKG) tahun 2018 mencapai 80 juta ton. Padahal menurut penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan metode barunya, produksi GKG tahun 2018 sebesar 56,54 juta ton.

"Hanya ini, jangan lupa ini masih surplus; cuma tidak 80 juta ton produksi gabah. (Angka) 80 juta ton itu nanti orang ketawain kita, 80 juta ton kok impor beras, padahal tidak seperti itu," kata Wapres.

Dalam rapat terbatas di Kantor Wapres, Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak hadir dan mewakilkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriardi.

Sementara hadir dalam rapat ada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.

Baca juga: BPS akan rilis data produksi beras yang lebih akurat
Baca juga: Jusuf Kalla: Data Kementerian Pertanian tidak pernah sesuai lapangan