Malang (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui program angkutan massal dan pelayaran rakyat adalah dua hal yang masih belum optimal ditangani di sektor transportasi selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Alhamdulillah, apa yang diamanatkan sudah dijalankan dengan baik tapi masih banyak hal-hal perlu diperbaiki, terutama pelayaran rakyat dan transportasi massal, itu menjadi pekerjaan rumah," katanya usai memberikan paparan saat acara wisuda di Universitas Brawijaya, Malang, Sabtu.

Untuk itu, lanjut dia, kedua hal itu menjadi fokus Kemenhub ke depan.

Terkait angkutan massal di Jakarta, Menhub memastikan MRT rute Selatan-Utara dan Timur-Barat akan rampung 2024.

Sementara itu, lanjut dia, untuk LRT, harus bisa bekerja sama dengan swasta. "Saya sudah diskusi dengan DKI bahwa itu harus," katanya.

Sementara itu, kereta rel listrik (KRL) yang saat ini kapasitasnya sudah menyentuh 1,2 juta penumpang per hari, Budi optimistis ke depan bisa mengangkut tiga sampai empat juta penumpang per hari.

"Sehingga masyarakat harus menggunakan transportasi massal. Kalau itu terjadi, kemacetan berkurang, polusi berkurang, orang efisien menggunakan itu, Jakarta menjadi model tapi saya tidak katakan Jakarta saja tapi kota-kota besar lain ada LRT dan sebagainya," katanya.

Untuk pelayaran rakyat, Budi mengatakan akan memberikan subsidi Rp400 miliar agar kualitas baik sarana dan prasarana maupun kapasitas personel yang terlibat bisa meningkatkan tingkat keselamatan.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendorong sejumlah universitas untuk memberikan masukan atau ide-ide sebagai solusi untuk permasalahan pelayaran yang sangat kompleks.

"Pelayaran rakyat adalah tugas tertentu, menggiring pelayaran rakyat kita ada angkutan perintis serta tol laut adalah setiap hari ya saya otak-atik bagaimana menjadi lebih efektif," katanya.

Baca juga: Kemenhub gelontorkan subsidi pelayaran rakyat Rp400 miliar
Baca juga: Pemerintah targetkan angkutan massal terintegrasi pada 2023