Malang (ANTARA News) - Kementerian Perhubungan akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk menyubsidi pelayaran rakyat yang saat ini masih harus dibenahi.

"Angkutan laut secara menyeluruh itu Rp2-3 triliun, tapi bukan hanya pelayaran rakyat saja, tapi angkutan besar dari Surabaya ke Merauke atau Surabaya ke Sulawesi Utara. Pelayaran rakyat 20 persen dari itu," kata Budi usai memberikan pemaparan kepada wisudawan Universitas Brawijaya di Malang, Sabtu.

Dia menjelaskan pelayaran rakyat adalah komponen yang sangat penting dalam multimoda, namun saat ini tingkat keselamatan masih rendah.

"Pekerjaan rumah kita, yaitu mendorong antarmoda digalakkan tidak semua orang berpunya menggunakan kendaraan pribadi. Kami menyuarakan bagaimana angkutan antarmoda dijalankan baik secara langsung maupun tidak langsung," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dengan meningkatkan kualitas pelayaran rakyat bisa menghemat anggaran dibandingkan dengan membeli kapal baru.

"Jadi begini sederhananya, selama ini kan saya bangun kapal ratusan yang akan datang dana mungkin saya akan bisa bangun 10. Jadi, daripada saya bangun 10 dana ini saya pakai untuk menyubsidi kapal-kapal masyarakat yang ada tapi masyarakat harus memenuhi kapal-kapal itu dengan kualifikasi yang sesuai dengan keselamatan," katanya.

Dia menyebutkan dapat menghemat lebih dari setengahnya, yakni dari nilai pembelian kapal Rp150 miliar menjadi Rp30 miliar untuk subsidi seluruh kapal perintis.

"Masyarakat mendapat pendapatan, kapalnya lebih aman dan selamat, uang pemerintah juga enggak banyak dikeluarkan dan pola ini akan dikembangkan di mana-mana, memang kami ingin skema ini ada legitimasi dari Kementerian Keuangan," katanya.

Budi menyebutkan akan memilih sejumlah pelayaran rakyat untuk diprioritaskan karena selama ini belum memenuhi kualifikasi keselamatan pelayaran, yaitu Danau Toba, Sumatera Utara; Selayar, Sulawesi Selatan; dan Kaliadem, DKI Jakarta.

"Sudah kita tentukan beberapa tempat kita lihat itu krusial itu Kaliadem sebab ironis di Jakarta yg hebat namamya, tapi pelayaran rakyatnya cukup tidak baik," katanya.

Baca juga: Kemenhub Sediakan Layanan Sertifikasi Kapal Gratis