Jakarta (Antara News) -- Pemerintah Palestina optimistis Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara Eropa dalam hal pengawasan dan pengembangan obat dan makanan, mengingat instansi yang dipimpin oleh Penny K. Lukito ini memiliki kapasitas, kapabilitas, teknologi, dan kualitas pelayanan publik yang berkelas dunia.


"Tak bisa disangkal lagi, BPOM memiliki segalanya untuk menjadi badan pengawas obat dan makanan yang berkelas dunia, dan kami tentunya merasa sangat terhormat dapat bekerjasama dengan mereka,"

ujar Kepala Divisi Kualitas Direktorat Jenderal Farmasi Kementerian Kesehatan Palestina Osama Alfar saat melakukan kunjungan ke kantor pusat BPOM sebagai bagian program peningkatan kapasitas pengawasan dan pengembangan obat dan makanan oleh BPOM di Jakarta, Rabu.




Dalam kunjungan yang merupakan bagian dari kerangka Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) yang telah diinisiasikan oleh Kepala BPOM Penny K. Lukito pada 15 Oktober 2018 lalu, delegasi Palestina diajak mengunjungi sejumlah fasilitas BPOM, yakni Command Center, Pusat Pelayanan Publik, dan Laboratorium. Sebelumnya, pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2018, delegasi telah mengikuti kegiatan knowledge sharing berupa diskusi panel yang diisi oleh sejumlah pimpinan BPOM dan perwakilan dari Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).




Kunjungan delegasi Palestina ke kantor pusat BPOM terasa sangat istimewa karena selain diwakili oleh Kementerian Kesehatan dan pimpinan salah satu rumah sakit setempat, delegasi pun terdiri dari warga yang berasal dari dua kawasan Palestina yakni Jalur Gaza dan Ramallah.




Dr. Mokhlis Al Adham, salah satu dokter di Al Shifa Hospital di Jalur Gaza menjelaskan, kondisi Gaza, khususnya dalam hal tenaga dan pasokan medis, begitu memprihatinkan karena ketatnya blokade yang dilakukan oleh Israel. Hal ini berdampak pada memprihatinkannya kondisi masyarakat di kawasan dengan populasi sekitar 1,7 juta jiwa ini.




"Begitu banyakan larangan dan pembatasan (oleh Israel) dimana-mana. Kami tidak bisa mengimpor, kami pun tidak bisa memproduksi obat-obatan sendiri karena ketiadaan bahan baku," ujar Mokhlis.




Mokhlis menambahkan, knowledge sharing dari BPOM merupakan kesempatan emas bagi pihaknya untuk dapat mewujudkan kemandirian obat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Palestina di tengah kecamuk konflik yang tak berkesudahan.




"Kami berharap lewat kerjasama ini akan berkesinambungan dan kami dapat segera menerapkan segala yang kami pelajari dari BPOM guna mewujudkan kemandirian obat," tuturnya.




Sementara itu, Kepala Biro Kerjasama BPOM Diana E.S. Sutikno turut memaparkan segala tupoksi BPOM dalam hal pengawasan obat dan makanan, diantaranya standarisasi, pengawasan pre-market, dan post-market produk-produk obat dan makanan, serta segala fasilitas yang dibutuhkan sebuah badan pengawas obat dan makanan agar dapat melindungi masyarakat di negaranya.




"Selain itu, kami pun nanti akan mengajak mereka untuk melakukan benchmarking ke sejumlah fasilitas produsen obat terkemuka di Indonesia," lanjutnya.




Di sela-sela acara, para delegasi pun tak luput diajak untuk mencoba menghubungi call center guna membuktikan kesigapan petugas dalam merespon pertanyaan dan keluhan masyarakat, bahkan dalam bahasa Inggris.




"Ini salah satu bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang sigap dan solutif kepada masyarakat," pungkasnya.