Medan (ANTARA News) - Pergantian pimpinan di kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara dinilai sangat berisiko, apalagi dilakukan menjelang Pemilu 2019 yang memerlukan kerja keras untuk bisa meraih suara terbanyak.

Pengamat politik Sumatera Utara, Yurial Lubis, di Medan, Kamis, mengatakan, pergantian sejumlah pimpinan di kepengurusan PKS Sumut terlalu berisiko bagi partai itu, karena dipastikan akan berdampak pada kinerja mesin partai menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Pimpinan PKS yang baru harus memulai dari awal untuk komunikasi dengan berbagai elit partai dan tokoh lainnya, dan ini belum tentu berjalan lancar," katanya.

Ketua Umum DPW PKS Sumatera Utara yang telah dicopot, M Hafez, saat dikonfirmasi terkait alasan pencopotan dia dan pimpinan lain mengaku tidak mengetahui alasan pencopotan itu.

Padahal selama ini, kata dia, kepengurusan berjalan baik dan berbagai program juga berjalan baik terutama dalam membesarkan partai di Sumatera Utara.

"Kami sudah menyelesaikan semua tahapan pemilu legislatif seperti verifikasi partai, pemberkasan caleg dan tahapan pemilu lainnya, kita juga sudah berikhtiar maksimal memenangkan Eramas bersama mitra koalisi pada Pilgub Sumatera Utara 2018," katanya.

Sebelumnya, DPP PKS resmi mencopot delapan dari sembilan pimpinan wilayah PKS Sumatera Utara.

Pencopotan itu langsung disampaikan Ketua DPP PKS, Tifatul Sembiring, Jumat (17/10), yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pimpinan baru PKS Sumatera Utara.

Dalam pernyataannya, Sembiring menyampaikan bahwa pergantian itu merupakan dinamika yang wajar dalam mengkalkulasi komposisi yang tepat untuk menghadapi kompetisi Pemilu 2019 mendatang.