Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius meminta pemerintah daerah (Pemda) lebih proaktif dengan berbagai dinamika radikalisme dan terorisme yang ada di wilayah masing-masing.

Berbicara pada Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah untuk Mempercepat Pencapaian Target Kinerja RPJMN Tahun 2015-2019 di Kemendagri, Jakarta, Rabu, Kepala BNPT mengatakan pemda memiliki peran vital dalam penanggulangan terorisme.

Menurut dia, BNPT sangat berkepentingan dengan pemda dalam penanggulangan terorisme karena berbicara terorisme tidak hanya penegakan hukum, tapi juga pencegahan.

"Di sini peran pemerintah daerah sangat penting, khususnya dalam menangani isu radikalisme dan terorisme di daerah masing-masing," ujar Suhardi Alius.

Mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan cara mengidentifikasi masalah-masalah radikalisme dan terorisme yang ada di wilayah. Menurut dia hal itu penting karena para pelaku terorisme, mantan napiter, dan orang yang baru pulang dari daerah konflik seperti Suriah ada di daerah.

"Pemda jangan cuek. Harus dilakukan identifikasi secara berkesinambungan. Saya menantang pemda untuk mengambil peran penanggulangan terorisme di wilayahnya secara aktif," katanya.

"BNPT memang harus turun ke lapangan, tapi tolong pemda juga bisa memberikan akses, seperti akses ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan, supaya mereka terputus dari mata rantai sebelumnya," tambah Suhardi.

Ia memaparkan bahwa mantan napiter butuh kesempatan kedua untuk hidup lebih baik. Saat ini mereka sudah ingin baik, tapi justru dari faktor eksternal, yaitu masyarakat, malah tidak bisa menerima dan memarginalkan mereka.

"Yang terjadi kemudian, mereka kehilangan harapan sehingga berpikir kembali ke jaringan lama," kata mantan Kadiv Humas Polri ini.

"Tapi kalau mereka dipantau, diberikan akses, dibimbing, dan diingatkan, tentu ada proses pembelajaran kepada mereka. Ini yang kami harapkan peran aktif pemda, karena mereka ada di daerah," tambah Suhardi.