Menlu Palestina soroti empat hal penting dalam proses negosiasi
15 Oktober 2018 19:55 WIB
Menteri Luar Negeri Palestina Riad al Maliki (tengah) bersama jajaran staff Universitas Indonesia, termasuk Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI Dr Muhammad Luthfi (kedua dari kanan), dan staff Kemenlu Palestina, usai acara kuliah umum Menlu Palestina di kampus UI Salemba, Senin (15/10) (Antaranews/Aria Cindyara)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Palestina Dr Riad al Maliki menyoroti empat hal penting yang perlu ditegaskan dalam memasuki sebuah proses bernegosiasi.
Hal tersebut dikatakan Menlu al Maliki dalam kuliah umumnya di kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba Jakarta, Senin, terkait proses negosiasi diplomatik yang bertahub-tahun dijalankan Palestina untuk merebut kemerdekaan dan terbebas dari okupansi Israel atas beberapa wilayah, tanpa adanya hasil yang membawa kesejahteraan bagi rakyat Palestina.
“Pertama-tama, pastikan bahwa ada pihak ketiga yang dapat menjadi saksi berjalannya proses negosiasi itu. Jangan sampai anda memasuki sebuah negosiasi tanpa adanya pihak ketiga,” katanya.
Hal tersebut sangatlah penting karena dengan adanya saksi, kedua pihak yang bernegosiasi tak akan memiliki celah untuk tidak mengikuti perjanjian yang disepakati.
Kedua, harus ada sebuah kerangka acuan atau ‘Term of Reference’ yang dapat dijadikan landasan bersama dalam proses bernegosiasi.
Hal ketiga yang tak kalah penting adalah pengaturan rentang waktu tertentu.
“Jangan membiarkan negosiasi berlangsung terlalu lama, karena akan berakhir tanpa ada hasil konkrit dan akhirnya diskusi itu terlupakan. Anda akan tertipu,” tegasnya sambil menambahkan bahwa batasan waktu tersebut harus ditetapkan di awal.
“Terakhir, tetapkanlah target anda. Apa yang ingin ada raih? Dalam perundingan kami di tahun 1993 lalu, sudah jelas, kami ingin meraih kemerdakaan sejati bagi Palestina,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan bahwa keempat hal tersebut merupakan pelajaran yang didapatkan Palestina atas usaha perundingan diplomatik dengan Israel di tahun 1993 lalu.
Menteri Luar Negeri Palestina Riad al Maliki memberi kuliah umum di hadapan akademisi dan mahasiswa Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Acara tersebut merupakan bagian dari Pekan Solidaritas untuk Palestina yang digelar di Bandung dan Jakarta.
Kemenlu menggelar Pekan Solidaritas untuk Palestina sebagai bentuk dukungan yang konsisten dari Pemerintah Indonesia untuk perjuangan Palestina.
Rangkaian Pekan Solidaritas Untuk Palestina tersebut telah dimulai di Bandung dengan meresmikan Palestine Walk, dilanjutkan dengan jalan santai untuk perdamaian dan kemanusiaan dan rangkaian pertemuan dengan Presiden RI dan DPR.
Baca juga: Menlu: Indonesia suarakan Palestina di DK PBB
Baca juga: Presiden Jokowi terima Menlu Palestina
Hal tersebut dikatakan Menlu al Maliki dalam kuliah umumnya di kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba Jakarta, Senin, terkait proses negosiasi diplomatik yang bertahub-tahun dijalankan Palestina untuk merebut kemerdekaan dan terbebas dari okupansi Israel atas beberapa wilayah, tanpa adanya hasil yang membawa kesejahteraan bagi rakyat Palestina.
“Pertama-tama, pastikan bahwa ada pihak ketiga yang dapat menjadi saksi berjalannya proses negosiasi itu. Jangan sampai anda memasuki sebuah negosiasi tanpa adanya pihak ketiga,” katanya.
Hal tersebut sangatlah penting karena dengan adanya saksi, kedua pihak yang bernegosiasi tak akan memiliki celah untuk tidak mengikuti perjanjian yang disepakati.
Kedua, harus ada sebuah kerangka acuan atau ‘Term of Reference’ yang dapat dijadikan landasan bersama dalam proses bernegosiasi.
Hal ketiga yang tak kalah penting adalah pengaturan rentang waktu tertentu.
“Jangan membiarkan negosiasi berlangsung terlalu lama, karena akan berakhir tanpa ada hasil konkrit dan akhirnya diskusi itu terlupakan. Anda akan tertipu,” tegasnya sambil menambahkan bahwa batasan waktu tersebut harus ditetapkan di awal.
“Terakhir, tetapkanlah target anda. Apa yang ingin ada raih? Dalam perundingan kami di tahun 1993 lalu, sudah jelas, kami ingin meraih kemerdakaan sejati bagi Palestina,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan bahwa keempat hal tersebut merupakan pelajaran yang didapatkan Palestina atas usaha perundingan diplomatik dengan Israel di tahun 1993 lalu.
Menteri Luar Negeri Palestina Riad al Maliki memberi kuliah umum di hadapan akademisi dan mahasiswa Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Acara tersebut merupakan bagian dari Pekan Solidaritas untuk Palestina yang digelar di Bandung dan Jakarta.
Kemenlu menggelar Pekan Solidaritas untuk Palestina sebagai bentuk dukungan yang konsisten dari Pemerintah Indonesia untuk perjuangan Palestina.
Rangkaian Pekan Solidaritas Untuk Palestina tersebut telah dimulai di Bandung dengan meresmikan Palestine Walk, dilanjutkan dengan jalan santai untuk perdamaian dan kemanusiaan dan rangkaian pertemuan dengan Presiden RI dan DPR.
Baca juga: Menlu: Indonesia suarakan Palestina di DK PBB
Baca juga: Presiden Jokowi terima Menlu Palestina
Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
Tags: