Madiun sisihkan Rp1,5 miliar untuk Sulteng
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) berbincang dengan Sekjen PBB Antonio Guterres (ketiga kiri), CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva dan Kepala BNPB Willem Rampangilei (ketiga kanan) ketika meninjau lokasi terdampak gempa dan pencairan tanah (likuifaksi) di Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (12/10/2018). Kunjungan wapres beserta rombongan di sejumlah lokasi seperti Balaroa, RS Anutapura, Jembatan Kuning serta lokasi pengungsian tersebut untuk meninjau secara langsung dampak gempa dan tsunami di Sulteng. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Rusdiyanto, di Madiun, Jumat, mengatakan, sumbangan untuk korban bencana di Sulteng tersebut dilakukan menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta sekaligus sebagai bentuk solidaritas dan rasa empati sebagai warga sebangsa dan setanah air.
"Nanti eksekusinya setelah kita koordinasikan dengan pihak Pemprov Sulteng. Kemudian nanti ada proses administrasinya, kita akan transfer ke rekening kas umum daerah Provinsi Sulteng," ujar Rusdiyanto kepada wartawan.
Menurut dia, pemberian bantuan tersebut sudah dibahas dan disetujui oleh pihak legislatif. Adapun, anggarannya diambilkan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2018 Kota Madiun.
Pemkot juga sudah menanggapi evaluasi gubernur. Dokumen yang ditanda tangani wali kota dan ketua DPRD telah terkirim ke Pemprov Jatim.
"Selanjutnya, Pemprov Jatim akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan register penetapan Perda tentang Perubahan APBD," katanya.
Sementara, menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, jumlah bantuan kemanusiaan yang disumbangkan untuk membantu korban Sulteng juga didasari kemampuan keuangan daerah.
"Ini sebagai bentuk kebersamaan. Yang penting ada pijakan yang dibenarkan dalam hal membantu ini. Jadi tidak ada sesuatu yang dibuat-buat, karena ini fakta," kata Istono.
Ia menambahkan, pemberian bantuan kemanusiaan sebesar Rp1,5 miliar tersebut tidak akan mengganggu kemampuan APBD Kota Madiun. Terlebih, jumlah bantuan yang dikirimkan tidak ditentukan oleh Kemendagri karena bantuan dana kemanusiaan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.*
Baca juga: Jepang berikan bantuan bencana Sulawesi Tengah Rp23 miliar
Baca juga: Wapres: Ada banyak tenaga kerja dibutuhkan untuk rekonstruksi-rehabilitasi Sulteng
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018