Bali (ANTARA News) - Bank Dunia telah menyelesaikan penilaian taksiran kerugian yang dialami Pemerintah Indonesia akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu dan Donggala, kata Direktur Utama Kristalia Georgieva di Bali, Rabu.

“Kami baru saja menyelesaikan penilaian kerusakan awal tentang berapa nilai kerusakan secara ekonomi akibat gempa bumi dan tsunami. Kami akan bekerja dengan Pemerintah Indonesia terkait prioritas yang akan direkonstruksi dan kemudian Pemerintah Indonesia yang akan mengatakan kepada kami berapa yang dibutuhkan,” kata Kristalina usai melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bali, Rabu.

Kristalina tidak merinci lebih lanjut nominal kerugian tersebut, namun taksiran itu merupakan penilaian tahap pertama oleh Bank Dunia untuk mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap daerah terdampak bencana.

Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan metode pemodelan kerugian terbuka, yang dikembangkan oleh tim Bank Dunia di bidang Solusi dan Analisa Ketahanan dan Risiko Bencana.

Tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk mengembangkan perkiraan awal yang dapat menginformasikan proses perencanaan rekonstruksi, dengan melihat distribusi kerusakan di seluruh sektor utama untuk membedakan tingkat dampak secara geografis.

“Kami (Bank Dunia) menyiapkan dana untuk membantu Indonesia sebanyak yang dibutuhkan. Jadi permintaan ini ada di otoritas Pemerintah Indonesia, tapi kami menyiapkan pembiayaan besar sesuai yang dibutuhkan,” ujar Kristalina.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan nominal pinjaman Pemerintah ke Bank Dunia masih dibahas. Pinjaman jangka tersebut, kata Wapres, bisa berjangka hingga 35 tahun dengan bunga ringan.

“Lagi dibicarakan, segera. Ya nantilah disampaikan. Ada bantuan dan pinjaman tapi jangka panjang, 35 tahun, jadi tidak terasa nanti,” ujar Wapres Jusuf Kalla.

Baca juga: Wapres: Bank Dunia bantu pinjaman jangka panjang
Baca juga: BKPM bahas infrastruktur tahan bencana di pertemuan IMF