Mataram (ANTARA News) - Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Ir Amirudin, M.Si menyebutkan, kerugian pemerintah kota akibat gempa bumi yang melanda daerah itu mencapai Rp1 triliun lebih.

"Data itu merupakan data terakhir setelah dilakukannya asesmen terhadap kerusakan berbagai fasilitas umum, fasilitas pemerintah dan rumah warga yang terdampak gempa bumi pada bulan Agustus lalu," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.

Ia mengatakan, data angka kerugian akibat gempa bumi di Kota Mataram ini terus mengalami perubahan, bahkan angka kerugian pada Rp1 triliun ini merupakan angka yang keenam kalinya dan semuanya sudah ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota Mataram.

Dimana kerugian awal sekitar Rp120 miliar, kemudian terus bertambah sekitar Rp600 miliar, selanjutnya Rp800 miliar dan terakhir kini Rp1 triliun lebih.

"Tahapan pertambahannya saya lupa, tetapi jumlahnya memang berubah dan terus bertambah setelah dilakukan asesmen terhadap kerusakan-kerusakan yang ada," ujarnya.

Besaran kerugian pemerintah kota akibat gempa bumi tersebut, lanjutnya, telah diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran melalui APBN, terutama untuk fasilitas pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan.

Baca juga: Kerugian gempa Lombok diperkirakan Rp7,7 triliun

"Perbaikan fasilitas pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan ini terus kita desak agar bisa terakomodasi juga pada perubahan APBN 2018, sebab bersifat mendesak," katanya.

Menurutnya, kebutuhan anggaran penanganan gempa bumi di Kota Mataram sebesar Rp1 triliun lebih itu telah diusulkan melalui masing-masing kementerian antara lain Kementerian Kesehatan, diusulkan anggaran sebesar Rp103,1 miliar lebih untuk penanganan 39 unit sarana kesehatan.

Sarana kesehatan itu adalah 12 puskesmas, 8 rumah sakit, 8 puskesmas pembantu, dan 11 poskesdes. Sedangkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diusulkan sebesar Rp42,2 miliar, namun yang baru disetujui Rp27,8 miliar untuk penanganan dan perbaikan fasilitas pendidikan yang terdampak gempa bumi.

"Terjadinya, selisih dari dana yang belum terakomodasi dipicu karena pihak PUPR waktu itu belum tuntas melakukan verifikasi terhadap sekolah dan fasilitas pendidikan yang terdampak, dan setelah kita tuntaskan verfikasi kekurangan sudah kita diajukan," katanya.

Baca juga: Total kerugian sektor perikanan di NTB pascagempa Rp26,5 miliar

Selain itu, di Kementerian Pedagangan telah diusulkan anggaran Rp4,4 miliar lebih untuk perbaikan Pasar Mandalika, Karang Sukun, Kebon Roek dan Pasar Cakranegara yang bersumber dari dana tugas pembantuan (TP).

"Sementara, untuk di Kementerian Dalam Negeri kami mengusulkan Rp28,1 miliar lebih, guna memperbaiki 18 unit bangunan milik pemerintah kota yang terdampak gempa bumi," katanya.

Sedangkan untuk penanganan bencana selama masa tanggap darurat, tambah Amurudin, pemerintah kota telah menggunakan dana siap pakai (DSP) 2018, sebesar Rp3 miliar.

Baca juga: IMF ajak negara-negara anggotanya bantu Lombok-Sulteng